Sabtu, 20 Oktober 2012

Bunyi Pesan Singkat Dari Taufiequrachman Ruki

Fortuner SUV Terbaik. "Jangan sate-lah, saya sudah tidak makan sate lagi,” demikian bunyi pesan singkat dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiequrachman Ruki saat merespons ajakan Kompas untuk bertemu sambil makan di warung sate dekat Kantor BPK. Ruki mengusulkan bertemu di restoran di kawasan Senayan, Jakarta.

Begitu bertemu, Ruki langsung memperlihatkan dua berkas dokumen, yaitu draf hasil pemeriksaan audit investigasi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, dan laporan audit investigasi proyek yang sama. Laporan audit merupakan dokumen naratif dari draf hasil pemeriksaan. Isi dan substansi kedua berkas tersebut biasanya sama, hanya berbeda penyajian. ”Coba bandingkan dua berkas ini,” katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007 itu menunjukkan adanya perbedaan fakta dalam dua berkas itu. Pada laporan pertama ada diagram yang menggambarkan aliran dana proyek Hambalang yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta sejumlah perusahaan kontraktor dan subkontraktor seperti Adhi Karya, Wijaya Karya, dan Dutasari Citralaras. Kalau sudah tercantum pada berkas hasil pemeriksaan, kata Ruki, seharusnya pihak-pihak yang terlibat juga dicantumkan pada laporan audit.

Namun, ternyata dalam bagian kesimpulan laporan audit investigasi Hambalang tidak ada nama-nama yang seharusnya tercantum, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (AM), manajemen dari Adhi Karya, Wijaya Karya, dan Dutasari Citralaras. ”Inilah yang menjadi persoalan. Kalau sudah menjadi temuan, seharusnya juga disebutkan dalam kesimpulan laporan audit,” kata pensiunan polisi ini.

Menurut Ruki, sebagai menteri, AM tentu mengetahui banyak tentang proyek Hambalang sehingga harus bertanggung jawab atas terjadinya berbagai penyimpangan dalam proyek tersebut. Apalagi, penyimpangan proyek itu terjadi sejak awal saat pengurusan surat hak guna pakai untuk proyek tersebut.

Penyimpangan

Dalam audit investigasi Hambalang, BPK menemukan penyimpangan antara lain surat palsu terkait tanah untuk proyek itu, penggelembungan dana proyek dari sekitar Rp 200 miliar menjadi Rp 2,4 triliun yang tidak sesuai spesifikasi dan peruntukannya, perubahan penganggaran proyek menjadi tahun jamak, dan mengalirnya uang muka proyek ke sejumlah perusahaan kontraktor.

Pihak-pihak yang disebut dalam laporan BPK belum tentu terlibat dalam tindak pidana karena BPK hanya memeriksa laporan keuangan, bukan menyidik ada tidaknya tindak pidana. Itu wewenang penegak hukum.

Karena ada perbedaan antara draf hasil pemeriksaan dan laporan audit itulah, Ruki selaku pengarah pemeriksaan investigatif lalu menginstruksikan tim pemeriksa memperbaiki laporannya dengan memasukkan nama Menpora dan perusahaan-perusahaan yang terlibat.

”Jadi jelas kan? Sayalah yang dengan keras meminta agar nama AM dimasukkan dalam kesimpulan laporan audit. Lah mengapa sekarang saya yang justru dituding menghilangkan nama AM?” ujar Ruki sambil menggelengkan kepala.

Dalam beberapa hari terakhir di sejumlah media, termasuk media sosial, memang berkembang isu seputar audit investigasi Hambalang oleh BPK. Ruki dituding menahan laporan audit Hambalang yang dikatakan sudah rampung dua bulan lalu. Ruki juga dituduh menghilangkan nama Andi Mallarangeng dalam laporan audit tersebut.

Mengenai mengapa nama Andi Mallarangeng dan sejumlah korporasi luput dicantumkan dalam kesimpulan laporan audit, Ruki menyebut ada sejumlah kemungkinan. Pertama, tim pemeriksa tak memiliki bukti-bukti keterlibatan mereka dalam penyelewengan dana proyek Hambalang. Namun, kemungkinan ini sangat kecil mengingat pada berkas hasil pemeriksaan sudah ditemukan indikasi keterlibatan mereka.

Kemungkinan kedua, adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap para auditor. Namun, Ruki tidak memiliki gambaran sedikit pun siapa pihak yang mengintervensi dan siapa auditor yang diintervensi.

Dalam laporan audit investigasi proyek Hambalang, sejumlah nama yang diindikasikan terlibat telah disebut antara lain sejumlah pejabat Kemenpora, Kementerian Keuangan, dan Badan Pertanahan Nasional.

Kunjungi Blognya: Kanghari
READ MORE ~>> Bunyi Pesan Singkat Dari Taufiequrachman Ruki

Senin, 15 Oktober 2012

Komisi II DPR RI Akhirnya Luluh Juga

Fortuner SUV Terbaik. Komisi II DPR RI akhirnya luluh juga di penghujung rapat kerja dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Senin (15/10/2012). Rapat ini sebelumnya sempat memanas karena pernyataan Dipo beberapa waktu lalu soal peringkat parpol korup dan kongkalikong anggota dewan untuk mengamankan pemilihan di daerah. Para anggota dewan akhirnya melunak setelah Dipo mengakui kesalahannya.

"Saya akuin itu offside. Tapi kalau soal minta maaf, apa yang salah? Kalau kritik saya terima," ujar Dipo, Senin (15/10/2012), di depan para anggota dewan dalam rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dipo menyatakan bahwa surat edaran yang dibuatnya hanya digunakan para pimpinan lembaga negara agar menghindari perbuatan kongkalikong dalam mengamankan pemilihan di daerah. Dipo mengaku surat itu bersifat internal meski juga bukan sebuah rahasia. Dia menjelaskan, surat itu berangkat dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak perlu lagi meminta izin Presiden untuk memeriksa kepala daerah, anggota parlemen, dan pimpinan lembaga negara terkait perkara dugaan korupsi.

Di dalam surat edaran itu, tercantum soal jumlah izin pemeriksaan dan partai mana saja yang kerap diperiksa. Data yang dimaksud adalah sepanjang Oktober 2004 sampai September 2012 ada 176 permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang diajukan penegak hukum ke Presiden. Dari pejabat yang dimintakan izin pemeriksaan, sebanyak 64 orang (36,36 persen) adalah kader Partai Golkar, 32 orang (18,18 persen) dari PDI-P, dan 20 orang (11,36 persen) dari Partai Demokrat.

Pejabat lainnya, sebanyak 17 orang (9,65 persen) dari PPP, 9 orang (5,11 persen) dari PKB, 7 orang (3,97 persen) dari PAN, 4 orang (2,27 persen) dari PKS, dan sejumlah partai lain masing-masing 1 orang. Hal inilah yang diprotes anggota dewan karena dinilai menyudutkan parpol.

"Saya begini karena fungsi saya sebagai manajemen kabinet. Kalau tidak jadi seperti itu, dan saya hanya senang-senang saja, lebih baik saya tidak jadi Seskab. Ini sikap politik saya, yang saya bebani ke diri sendiri bukan ke Presiden atau anak buah saya," kata Dipo.

Menanggapi pernyataan Dipo ini, dua orang dewan langsung melakukan interupsi. Kedua anggota dewan ini tetap tidak mau menerima penjelasan Dipo karena telah menyudutkan parpol. Mereka pun meminta agar anggaran yang diajukan Seskab ditolak. Namun, Ketua Komisi II Agun Gunanjar yang memimpin rapat itu menilai bahwa pernyataan Dipo sudah menyelesaikan masalah.

"Sudah clear ya. Saya meminta tersetujuan agar anggota melihatnya dengan jernih karena Pak Dipo juga sudah mengaku offside," tuturnya.

Oleh karena itu, rapat akhirnya memutuskan menyetujui anggaran Seskab tahun 2013 sebesar Rp 213.399.487.000 dan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar Rp 5.967.543.300. Jumlah itu disetujui untuk ditetapkan sebagai pagu definitif Seskab tahun 2013.
READ MORE ~>> Komisi II DPR RI Akhirnya Luluh Juga
 
 
Copyright © 2015 Reuni17 All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho