Sabtu, 18 Juni 2011

Perusakan kantor Partai Aceh

Reuni17 terlebih dahulu memberikan sundulan untuk keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah, ya dilanjut gan. Pihak kepolisian hingga Sabtu (18/6/2011) masih mengusut kasus perusakan kantor Partai Aceh oleh massa korban konflik di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Jumat lalu.

Kapolres Aceh Tengah Ajun Komisaris Besar Edwin Rachmat Adikusumo, di Takengon, Sabtu, mengatakan, saat ini polisi sedang memeriksa dua saksi korban dalam kasus penyerangan kantor partai lokal tersebut.

Ia mengatakan, dua orang saksi korban itu adalah Alidin dan Renggali, yang merupakan anggota Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah.

"Polisi menduga ada tiga orang tersangka, namun saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan," ujar kapolres.

Sebelumnya, ratusan korban konflik menyerang kantor Partai Aceh yang berlokasi di Simpang Wariji, Belang Kolak I, Takengon, yang dipicu pengalihan dana bantuan rumah dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang ditransfer ke rekening para korban konflik di Bank Aceh masing-masing dengan nilai Rp 40 juta.

Dalam penyerangan itu, massa mengubrak-abrik seluruh ruangan kantor Partai Aceh dan memecahkan kaca mobil Suzuki Eskudo BK 41 YN milik Khalidin, penasihat KPA Aceh Tengah, yang diparkir di depan kantor.

Selain itu, empat anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) yang berda di kantor itu terluka, yakni Khalidin, Firman, Ardan, dan Panjer.

Partai Aceh kemudian membuat pengaduan ke Polres Aceh Tengah dan meminta polisi mengusut kasus tersebut.

Para korban konflik itu mendatangi kantor Partai Aceh untuk meminta tanggung jawab anggota KPA seputar hilangnya uang Rp 40 juta yang sudah masuk ke rekening mereka.

Mereka mengakui, sehari sebelumnya uang yang sudah masuk ke rekeningnya masih ada, tetapi pada 15 Juni 2011 uang dalam rekening pribadi itu sudah hilang.

Menurut Hadian, warga Kenawat, salah seorang korban konflik, mereka mendapat bantuan rumah sesuai dengan SK Bupati Aceh Tengah.

Dalam keterangannya kepada polisi, ia menyebutkan, 350 korban konflik mendapatkan bantuan rumah.

Dari jumlah itu, untuk tahap awal 119 sudah cair, sisanya 231 orang masuk dalam tahap kedua. Ke-231 pemegang rekening itu sudah mengecek ke Bank Aceh Takengon, mereka sudah mendapatkan cetakan rekening. Di dalam rekening itu tertera uang senilai Rp 40 juta sudah masuk ke rekening masing-masing.

Namun, ketika akan dicairkan pada 16 Juni 2011, uang itu tidak ada lagi dalam rekening. Semua pemilik rekening mengalami pengalaman yang serupa. Tidak terima dengan kejadian itu, mereka meminta pertanggungjawaban personel KPA.

Saat kejadian yang menarik perhatian masyarakat tersebut, polisi berhasil mengamankan situasi di lokasi kejadian. Massa diarahkan ke Polres untuk membuat pengaduan atas hilangnya uang dalam rekening mereka.

Terkait hal itu Kepala Cabang Bank Aceh Ardiansyah mengatakan, uang tersebut tidak hilang, tetapi dipindahkan ke rekening lain.

Jumlah nasabah yang sebelumnya menerima uang bantuan itu sebanyak 209 orang. Dari jumlah itu, 203 nasabah penerima bantuan uang dipindahkan ke nomor rekening lain.

"Dari jumlah tersebut, hanya enam orang yang tetap menerima," jelas Ardiansyah.

Saat ditanya kepada Kapolres apakah dalam kasus tersebut ada unsur penipuan, Edwin mengatakan, saat ini polisi belum bisa memastikan.

"Belum bisa disimpulkan karena saat ini polisi belum memeriksa pihak BRA dan Bank Aceh. Yang jelas, saat ini polisi sedang menangani kasus tersebut," kata Edwin. Dan sebagai penutup dari Reuni17, terlebih dahulu saya memberikan sundulan untuk Blogger Indonesia.
READ MORE ~>> Perusakan kantor Partai Aceh

Minggu, 12 Juni 2011

Selasar Hotel Singgasana

Selasar Hotel Singgasana mendadak dipadati puluhan fotografer, kemarin. Menenteng kamera lengkap dengan lensa tele, mereka asyik menjepret seluk beluk hotel bintang empat ini. Bak seorang paparazi, mereka menjepret beberapa pengunjung yang asyik duduk, berenang hingga petugas hotel yang sedang melayani tamunya. Sedikitnya ada 20 fotografer yang ikut ambil bagian dalam acara ini. Hasil jepretan mereka lantas dilombakan dalam ajang photography competition sekaligus memperingati hari ulang tahun Hotel Singgasana ke-5 tahun. Dibagi menjadi tiga kategori, di antaranya kategori kamera ponsel, kamera poket dan kamera DSLR.

“Kompetisi fotografi ini mengajak pecinta fotografi untuk menyalurkan dan mengembangkan bakatnya,” kata General Manager Hotel Singgasana Budhy Guntur Iriansah. Dia menambahkan, komunitas pecinta fotografi sekarang ini semakin banyak. Saking banyaknya, mereka sering dijumpai. Terutama di area umum, seperti taman kota. “Jeprat-jepret ini sudah mewabah dan menjadi hobi sehingga tidak perlu memiliki kamera besar baru bisa motret. Kalau toh sudah narsis,pakai kamera ponsel pun tak masalah,”katanya.

Karena itu, pihaknya memberi kesempatan terbuka bagi peserta untuk hunting foto di area hotelnya selama lebih dari empat jam. Dua model cantik pun didatangkan sebagai salah satu objek bidikan. Sufaidah, salah satu peserta tampak tidak mau ketinggalan dengan sejumlah fotografer lainnya. Dengan menenteng kamera Nikon D100S,perempuan berjilbab ini terus menjepret.“Wah, selama memori belum penuh, jepret terus,”katanya bersemangat. Ia tidak sendiri. Bersama Yuni Indarwati, teman kerjanya di Infomedia Nusantara, mereka saling berbagi bidikan.

“Tidak ada yangngalahkan deh kalau sudah asyik motret,” kata Ida, begitu sapaan Sufaidah. Berbagai angle pun ia bidik. Mulai dari detail arsitektur bangunan hotel, suasana taman yang hijau, serta sajian makanan. ”Ajang seperti ini asyik juga. Karena bisa saling mendekatkan pecinta foto satu dengan yang lainnya, sekaligus bisa saling bertukar informasi,” tuturnya.

Selain lomba foto, sahut Guntur, berbagai kegiatan juga dibuat untuk menyambut ulang tahunhotelyangdirayakansetiap 19 Juli. Seperti donor darah,mengajak anak-anak panti asuhan out bond serta bersih-bersih taman yang ada di Surabaya. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Selasar Hotel Singgasana.
READ MORE ~>> Selasar Hotel Singgasana

Pembersihan lahan di sekitar bantaran Kali Surabaya

Pembersihan lahan di sekitar bantaran Kali Surabaya kembali dilakukan. Setelah berhasil membersihkan Pasar Keputran, Pemkot akan membidik pedagang di Jalan Kayun dan Jalan Irian Barat (Irba). Pembersihan lahan di sekitar bantaran kali dilakukan untuk mewujudkan taman baru yang bisa dimanfaatkan warga kota. Baik di Irba, Kayun dan Keputran, nantinya dikonsep menjadi taman yang menghadap ke sungai (water front). Kepala Bidang Fisik Sarana Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya AA Gede Dwi Djaja Wardhana menuturkan, konsep taman yang akan digarap Pemkot mulai tahun ini,memang dikonsentrasikan menghadap ke sungai.

”Dengan cara itu, sungai tak lagi dibelakangi bangunan, makanya sampah maupun benda yang biasanya dibuang ke sungai,tak lagi dilakukan,” ujar Dwija, panggilan akrabnya,kemarin. Ia melanjutkan, dengan posisi taman yang menghadap ke sungai, Pemkot akan membangun sarana yang menghubungkan daratan dengan sungai. Nantinya,warga Kota Pahlawan bisa memanfaatkan liburan dengan transportasi air.

Konsepnya, katanya, tiap taman memiliki perbedaan. Untuk di Irba,Pemkot berencana mendirikan taman dengan nuansa pegunungan. Di sana nanti didirikan dinding pemanjat (wall climbing) yang bisa dimanfaatkan warga dalam belajar memanjat dan menyusuri gunung. ”Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora),”katanya. Selain ketiga kawasan itu, Pemkot juga mengembangkan taman yang menghadap ke sungai di beberapa tempat.

Di antara bidikan lainnya yaitu kawasan Jembatan Petekan, Jembatan Merah, Jembatan Jagalan,Pasar Peneleh, area Monumen Kapal Selam (Monkasel), permukiman di Jalan Darmokali, Jembatan BAT dan di sepanjang Kali Wonokromo. Sementara itu,Kepala DKP Surabaya Hidayat Sah menuturkan, keberadaan taman di Surabaya amat penting. Adanya pohon di beberapa titik di sepanjang kota memiliki peran yang besar dalam kesehatan warga kota.

Makanya,Pemkot terus berusaha untuk memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH). Dengan penambahan taman, sarana bermain bagi anak dan orang tua semakin bertambah. ”Ini bisa menjadi nilai lebih sebuah kota. Kami terus menanam pohon di sepanjang kawasan,” katanya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha mengatakan, Pemkot cukup berhasil dalam mengelola taman.

Dewan menyambut baik ketika RTH di Surabaya terus ditambah. Apalagi beberapa hari lalu, ada Kota Surabaya menerima penghargaan taman terbaik di Kota Metropolis dari pemerintah pusat. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Pembersihan lahan di sekitar bantaran Kali Surabaya.
READ MORE ~>> Pembersihan lahan di sekitar bantaran Kali Surabaya

kasus dugaan korupsi Program Bimbingan Teknis

Polda Jatim siap mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Program Bimbingan Teknis (Bintek) senilai Rp2,7 miliar yang diduga melibatkan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana. Keputusan ini akan diambil bila Polrestabes Surabaya yang kini tengah menangani kasus tersebut, mengalami kesulitan. Sehingga tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat tersebut bisa cepat diproses sesuai hukum.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rahmat Mulyana mengatakan,pengambil alihan penanganan kasus semacam itu merupakan sesuatu yang lumrah. Namun hal itu baru bisa dilakukan jika memang kasus tersebut sudah dilakukan gelar perkara.” Akan kami lihat dulu,apakah dalam kasus tersebut Polrestabes mengalami kesulitan dalam penanganannya.

Kalau memang iya,pasti akan kami ambil alih.Tentunya harus dilakukan gelar perkara dulu untuk mengetahui tingkat kesulitan itu. Dan ternyata tahap ini kan belum,”katanya, kemarin. Dia menambahkan, selain menunggu gelar perkara,pihaknya juga akan melakukan supervisi terlebih dulu. Hal itu dapat dilakukan Ditreskrimsus, jajaran yang menangani kasus korupsi di Polda.”Jadi pengambilalihan perkara ini sangat bisa kami lakukan. Karena itu kita tunggu saja perkembangan yang tengah dilakukanolehPolrestabes,” imbuhnya.

Namun proses ini kemungkinan juga akan berjalan lama. Pasalnya sampai saat ini data yang dimiliki Polrestabes Surabaya masih minim sehingga belum bisa dilakukan gelar perkara. Informasi yang dihimpun media, kesulitan itu terjadi lantaran belum ada satupun saksi yang bisa didatangkan oleh polisi untuk menggali informasi seputar program Bintek tersebut. Ini karena Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang disebut- sebut harus bertanggung jawab dalam masalah ini, juga tidak pernah hadir.

Padahal yang bersangkutan adalah saksi kunci masalah ini. ”Semua bergantung Wishnu. Kalau dia bisa didatangkan dan diperiksa, pasti polisi akan mudah melakukan pengembangan. Misalnya dengan memanggil anggota dewan yang lain atau pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu baru bisa dilakukan gelar perkara,” imbuh sumber yang enggan namanya ditulis di koran. Dia menjelaskan, setelah kasus tersebut terungkap dua bulan lalu, sebenarnya polisi sudah memanggil Wishnu sebagai saksi.

Namun selama itu pula yang bersangkutan tidak hadir. ”Dia mangkir terus saat dipanggil.Jadi polisi kesulitan menggali Informasi,”katanya. Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Anom Wibowo mengaku jika penyelidikan masih terus berlanjut. Namun Anom tidak menyebutkan sampai sejauh mana proses penyelidikan tersebut berlangsung. Dia hanya memastikan jika polisi tidak akan berhenti dan terus mengusut kasus dugaan korupsi itu. ”Sudahlah, mbok tanya yang lain saja.

Saya bukannya tidak ingin menanggapi, tetapi ini karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Kalau sekarang kami informasikan, nanti percuma. Wong belum selesai. Nanti saja kalau semua sudah komplit,baru kita buka semua. Beritanya kan jadi tambah bagus,”elaknya. Disinggung kemungkinan Polda Jatim yang akan mengambil alih kasus tersebut, pemilik dua melati di pundak ini memilih diam dan mengangkat kedua tangan pertanda pasrah. ”Sudah ya, jangan tanya ini terus. Masak bertanya isinya Polres terus,” pungkasnya menghindar.

Untuk diketahui sejak dilakukan penyelidikan dua bulan silam, hingga kini belum ada progres apapun dalam proses itu, termasuk pemanggilan saksi-saksi. Sebaliknya, penyidik hanya mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan juga permohonan izin sita kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi langkah tersebut juga belum dibarengi dengan penggalian data terkait dugaan penyimpangan program itu. Sayangnya, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana belum bisa dikonfirmasi terkait masalah tersebut. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul kasus dugaan korupsi Program Bimbingan Teknis.
READ MORE ~>> kasus dugaan korupsi Program Bimbingan Teknis

Kompol Zakaria

Terlebih dahulu Reuni17 akan memberikan sundulan untuk blog baru dengan Keyword Blogger Indonesia, okey dilanjut. Setelah lebih dari dua bulan menjadi buron, seorang oknum perwira menengah (pamen) yang berdinas di Polda Jatim, Kompol Zakaria, akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya lantaran tersangkut pemalsuan surat kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sebelumnya,nama Kompol Zakaria masuk sebagai daftar pencarianorang(DPO) kepolisian karena namanya dicatut oleh dua pelaku pemalsuan BPKB dan STNK yang sudah terlebih dahulu diringkus.Mereka adalah Sumawiyanto, 39,warga JalanGundih, Surabaya; sertaKurniawan, 25. Kedua orang inilah yangterbuktimemilikisurat-surat palsu yang biasa digunakan untuk kendaraan hasil penggelapan atau pun hasil curian. Penangkapan Zakaria sendiri dilakukan di Surabaya. Saat itu yang bersangkutan tengah bersembunyi di rumah salah seorang kawannya, setelah lebih dari dua bulan menghilang.

Meski demikian, tidak ada perlakuan khusus bagi Zakaria, sekalipun yang bersangkutan adalah seorang perwira. Dalam pemeriksaan, kemarin, misalnya, Zakaria tetap dikeler di hadapan penyidik bersama tersangka lainnya.Hanya mantan Kabag Ops Polres Surabaya Timur ini tidak mengenakan baju tahanan seperti tersangka lainnya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Anom Wibowo,dalam kasus ini Kompol Zakaria berperan sebagai pencari pelanggan surat atau dokumen kendaraan.

Dari situ yang bersangkutan lantas memanfaatkan jasa Sumawiyanto untuk membuatkan dokumen penting itu. ”Ia bertemu dengan Sumawiyanto sekitar November 2010.Kebetulan, dia baru saja keluar dari penjara atas kasus yang sama. Yakni pemalsuan kartu keluarga, KTP,surat pindah, hingga surat kematian,”kata Anom seusai pemeriksaan kemarin. Keuntungan Zakaria dari bisnis gelap ini, kata Anom, berasal dari potongan uang pemesan. Nilainya mencapai 25% hingga 50%.

Untuk harga BPKB sebesar Rp10 juta,misalnya, Zakaria mengambil untung Rp2,5 juta. Sedangkan sisanya diberikan kepada Sumawiyanto. Khusus untuk STNK,Zakaria mengambil untung 50%.Yakni sebesar Rp2,5 juta dari tarif yang ditetapkan sebesar Rp5 juta. Namun demikian, keuntungan 75% tidak hanya dinikmati Sumawiyanto sendiri. Sebaliknya dia masih harus membagi dua rekannya yang juga ikut membantu dalam pembuatan.

Mereka adalah HL dan ED yang hingga kini masih buron. Setiap satu BPKB, Sumawiyanto menyerahkan Rp6,5 juta, sedangkan untuk STNK sebesar Rp1,5 juta. ”Jadi, keuntungan yang diperoleh tersangka Sumawiyanto untuk setiap satu surat kendaraan hanya sebesar Rp1 juta,”papar Anom. Terpisah, Kanit Kejahatan Umum (Jatanum) Satreskrim Polrestabes Surabaya Iptu Yunus menambahkan, surat kendaraan palsu yang dipesan Zakaria kepada sumawiyanto lumayan banyak. Untuk BPKB misalnya, sudah lebih dari tiga buah.

Sedangkan untuk STNK mencapai 14 lembar. “Semuanya sudah kami sita, termasuk lima buat stempel, scanner dan dua pucuk senjata api milik Zakaria,”pungkasnya. Sebagai penutup, Reuni17 akan menyundul keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah.
READ MORE ~>> Kompol Zakaria

Minggu, 05 Juni 2011

Agusrin Najamudin

Blogger Indonesia ~>> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Mei, memvonis bebas Gubernur Nonaktif Bengkulu, Agusrin Najamudin dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merugikan negara hingga Rp21,3 miliar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun mengatakan, jika ditelisik lebih jauh, proses hukum Agusrin benar-benar menemui jalan berliku. Proses hukum pada awalnya tersendat karena lamanya izin presiden untuk pemeriksaan. "Praktis, vonis bebas ini semakin menunjukkan lenyapnya komitmen dari pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas korupsi," kata dia di Jakarta, 5 Juni 2011.

Menurut dia, vonis ini benar-benar mencabik-cabik rasa keadilan bagi publik. Hakim seolah mengabaikan fakta-fakta hukum yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. "Di titik ini publik sesungguhnya menaruh curiga atas vonis bebas Agusrin itu," katanya.

ICW sudah menelusuri dan mengkaji kasus ini. Menuru lembaga itu setidaknya ada 12 kejanggalan dalam penanganan perkara ini.

1. Putusan terdahulu An. Chairudin (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu) di Pengadilan Negeri Bengkulu tentang keterlibatan Gubernur dan kerja sama membuka rekening khusus di Bank BRI Bengkulu tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Padahal perbuatan Agusrin dan Chairudin diyakini secara bersama-sama melawan hukum dan bersama-sama telah merugikan keuangan negara.

2. Keterangan ahli BPK dan BPKP dalam hal perhitungan kerugian negara sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim. Padahal, sesuai hasil perhitungan BPK No 65/S/I-XV/07/2007 tanggal 30 Juli 2007, menunjukkan adanya kerugian negara Rp20 miliar.

3. Saksi-saksi yang memberatkan terdakwa seringkali dicecar oleh hakim.

4. Terdakwa Gubernur Bengkulu melakukan pengerahan masa dalam proses persidangan.

5. Bukti Surat Asli No: 900/2228/DPD.I tanggal 22 Maret 2006, yang ditandatangani Agusrin tidak menjadi pertimbangan hakim. Justru tanda tangan Agusrin yang discan Chairuddin dijadikan dasar oleh hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU. Hakim beralasan bahwa surat Agusrin dipalsukan, padahal JPU dapat menunjukkan surat asli yang ditanda-tangani terdakwa.

6. Bukti surat asli yang ditandatangani Penuntut umum sering dipotong oleh Hakim “S” pada saat melakukan upaya pembuktian, hakim “S” terkesan marah dan memotong penjelasan jaksa penuntut dengan suara keras. Penuntut umum pernah mengajukan protes kepada majelis hakim terkait hal ini.

7. Bukti foto tumpukan uang yang diterima ajudan gubernur tidak diperhitungkan oleh hakim. Foto itu diambil oleh Chairuddin yang menunjukkan bahwa ajudan Agusrin, menerima uang dari yang bersangkutan di Bank BRI Kramat Raya.

8. Adanya bukti dana penyertaan modal dari Bengkulu Mandiri (BUMD) kepada perusahaan swasta yang kemudian dikembalikan ke Kas Daerah sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Padahal ada bukti yang menunjukan bahwa mereka bermufakat untuk menarik uang sebesar Rp9,18 miliar (Rp2 miliar untuk membangun pabrik CPO PT SBM, dan sisanya Rp7,18 miliar untuk kepentingan pribadi terdakwa). Dana penyertaan modal itu bersumber dari rekening Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

9. Bahwa terdakwa menyetujui modus menutupi temuan penyimpangan BPK sebesar Rp 21,3 M dengan cara melakukan investasi saham melalui PT Bengkulu Mandiri kepada PT SBM dan PT BBN. Persetujuan itu diambil dalam rapat yang dipimpin terdakwa di Gedung Daerah pada tanggal 6 Mei 2007.

10. Terdakwa melakukan proses pengembalian dana secara fiktif pascatemuan penyimpangan BPK terhadap dana bagi hasil PBB/BPHTB. Modusnya, membuat bukti pertanggungjawaban seolah-olah ada pembelian steam boiler seharga Rp4,5 miliar.

11. Pengadilan Negeri belum menyerahkan putusan kepada penuntut umum, sehingga penuntut umum kesulitan membuat memori kasasi.

12. Tertangkap tangannya hakim “S” dalam dugaan suap perkara pailit PT Sky Camping Indonesia, menguatkan kecurigaan adanya praktek mafia hukum dalam kasus Agusrin.

Atas kejanggalan proses hukum ini, ICW mendesak jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas vonis bebas Gubernur Agusrin. Selain itu, ICW juga meminta Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi kelompok-kelompok tertentu. "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus menelusuri kemungkinan praktek mafia hukum di balik kasus ini," katanya.

Bantahan Kubu Agusrin

Dugaan ICW itu dibantah keras pihak Agusrin. Salah seorang kuasa hukum Agusrin, Moses Grafi, menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa. Itu sebabnya para hakim memberi vonis bebas.

Moses juga menegaskan bahwa kasus ini dibawa ke pengadilan tanpa alat bukti. "Klien kami bebas karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan Pak Agusrin terlibat dalam penyalahgunaan dana PBB/BPHTB," kata Moses Grafi. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Agusrin Najamudin.
READ MORE ~>> Agusrin Najamudin

Sabtu, 04 Juni 2011

Nilainya di bawah rata-rata

Sebanyak 8.838 siswa dari total 131.104 peserta ujian nasional (UN) tingkat SMP/MTs/SMPT di Sulsel, nilainya di bawah rata-rata. Meski demikian, angka kelulusan UN untuk tingkat SMP/MTs/SMPT di Sulsel tahun ini mencapai 99,81%.

Secara keseluruhan, 93,26% peserta UN SMP memiliki nilai di atas rata-rata atau 7,00 hingga 10,00. Sementara itu, 6,74% peserta memiliki nilai 6,99 ke bawah dari empat mata pelajaran yang diujikan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, 336 siswa SMP memiliki nilai 9,00–9,99 untuk empat mata pelajaran.

Sebanyak 54.360 peserta bernilai 8,00–8,99; dan 67.566 peserta UN memiliki nilai 7,00–7,99. Di sisi lain,8.109 siswa bernilai 6,00–6,99; 513 peserta (5,00–- 5,99), 189 peserta (4,00–5,49), 27 peserta (3,00–3,99), dan 4 peserta (0,01–2,99). Sementara itu, nilai rata-rata secara nasional ditetapkan 7,56. Ketua Panitia UN Sulsel 2011 Abdullah Jabbar mengungkapkan, dari total seluruh peserta UN untuk tingkat SMA, hampir seluruhnya berada di atas nilai rata-rata.

Bahkan,Sulsel tercatat peringkat kelima nilai tertinggi dari seluruh provinsi di Tanah Air. “Nilai UN SMP tahun ini cukup memuaskan. Sebanyak 93,26% dari total peserta UN yang mencapai 131.104 memiliki nilai di atas rata-rata,” katanya saat dihubungi,kemarin. Jabar, yang juga Sekretaris Disdik Sulsel, menjelaskan, pada hari ini, seluruh SMP/MTs/- SMPT secara serentak mengeluarkan pengumuman hasil UN.

Seluruh pihak sekolah juga telah menerima salinan pengumuman UN dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Dari hasil UN tersebut, dua kabupaten di Sulsel tercatat angka kelulusan siswa SMP mencapai 100%.Kedua daerah itu,yakni Kabupaten Palopo dengan jumlah 2.806 siswa dan Kabupaten Soppeng dengan jumlah 3.444 siswa. Sementara untuk lima kabupaten/kota yang paling terendah tingkat kelulusannya, yaitu Kabupaten Barru, Pangkep, Maros, Parepare, dan Kota Makassar.

Jabbar mengakui naiknya angka kelulusan UN SMP di Sulsel merupakan buah program pendidikan gratis dan pemberian insentif secara bervarian kepada pengajar dan tenaga pendidik. Selain itu,didongkrak dengan sistem penilaian gabungan 40:60 antara ujian akhir sekolah (UAS) dan hasil UN. Jabbar juga mengimbau seluruh siswa SMP di Sulsel tidak melakukan aksi coret-coret pakaian dan menggelar konvoi.

Pasalnya, hal itu dapat mengganggu ketertiban umum. Karena itu, dia meminta seluruh sekolah memperketat sehingga tidak lagi terjadi aksi konvoi dan coret-coret pakaian seperti pada pengumuman UN SMA sebelumnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyampaikan apresiasi kepada siswa dan guru atas pencapaian hasil ujian nasional (UN) yang tingkat kelulusannya mengalami kenaikan sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar Mukhtar Tahir mengatakan, dengan 20.223 siswa yang ikut ujian, tingkat kelulusan mampu menembus 99,70% atau hanya 61 yang tidak lulus.Menurut dia, hasil ini tidak terlepas dari kerja keras pihak sekolah dan siswa. “Ini juga menandakan bahwa kualitas pendidikan kita sudah semakin membaik. Sekarang tinggal mendorong kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik untuk ditingkatkan lagi,” ujarnya kepada SINDO,kemarin.

Semenjak UN digelar, pihaknya optimistis bisa meningkatkan kelulusan. Selain penilaian yang sudah diubah, juga persiapan di setiap sekolah digenjot. Sementara itu,pengumuman kelulusan siswa yang resmi akan disampaikan hari ini di setiap sekolah,diharapkan berjalan lancar dan tertib, tanpa meluapkan kegembiraan secara berlebihan.

Terkadang pada hari pengumuman, banyak siswa yang tidak bisa mengontrol diri, dengan melakukan konvoi di jalan serta menggelar berbagai kegiatan yang rawan terjadi tindakan kriminalitas. “Wali Kota sudah berulang kali menyampaikan kepada setiap sekolah agar bisa mengendalikan siswanya tidak melakukan konvoi atau arak-arakan di sekolah karena bisa membahayakan keselamatannya sendiri maupun orang lain,” tutur dia. Selain itu, siswa yang berprestasi harus diperhatikan bila mendaftar di SMA atau sederajat. Khusus yang tidak mampu dari segi ekonomi, pemerintah sudah berkomitmen memberikan kemudahan. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Nilainya di bawah rata-rata.
READ MORE ~>> Nilainya di bawah rata-rata
 
 
Copyright © 2015 Reuni17 All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho