Kamis, 08 Desember 2011

PT Pelindo IV

PT Pelindo IV (Persero) mengalokasikan dana Rp551 miliar untuk menambah berbagai peralatan di semua pelabuhan yang ada di bawah kendalinya. Dana itu untuk pengembangan pelabuhan, termasuk tambahan alat baru di semua pelabuhan yang ada di lingkup Pelindo IV,”kata Direktur Utama PT Pelindo IV Harry Sutanto di Makassar, kemarin.

Menurut dia, tahun depan hingga 2015, Pelindo IV membutuhkan investasi sekitar Rp15 triliun. “Khusus membangun Makassar New Port saja, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp8 triliun,”ungkapnya. Dia mengatakan, dana Rp15 triliun tersebut diharapkan bisa diperoleh dari APBN, internal perusahaan, dan swasta.“

Tahun ini kami sudah merealisasikan pembangunan dan pengembangan beberapa pelabuhan,”paparnya. Pelabuhan tersebut, antara lain Pelabuhan Pantoloan di Sulawesi Tengah, Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Kendari di Sulawesi Tenggara (Sultra).“ Sebagian investasi yang dikeluarkan menggunakan dana APBN 2011,”katanya. Sementara pelabuhan yang sedang dalam proses pembangunan, yaitu Pelabuhan Kariango di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Anggaran yang digunakan cukup besar, kurang lebih Rp100 miliar,” ujarnya. Padahal, PT Pelindo hanya melanjutkan pelabuhan itu. Sumber dananya dari internal perusahaan. “Dalam APBD setempat tidak dianggarkan, padahal kami sudah mendatangkan alat,”tandasnya. Sementara itu, mengenai revitalisasi Pelabuhan Makassar, 100% dananya dari internal perusahaan. Sementara itu, perkiraannya mencapai Rp100 miliar hingga Rp156 miliar. “Ini langkah cepat sambil menunggu pembangunan Makassar New Port yang tidak kunjung terealisasi,” pungkasnya.
READ MORE ~>> PT Pelindo IV

Jumat, 18 November 2011

Lily Wahid

Anggota komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Lily Wahid meminta pemerintah untuk memproteksi perusahaan milik negara dari tarik-menarik kepentingan global. Lily mengimbau kepada seluruh pembuat kebijakan terkait polemik frekuensi untuk tidak terulang lagi, seperti kasus Indosat yang dijual dengan harga murah ke pihak asing. Untuk itu ia meminta penataan frekuensi disikapi dengan bijaksana.

“Saya sudah melihat berita tentang penataan frekuensi. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Jika melihat persoalannya saya menilai perlu ada aturan yang melindungi untuk kepentingan nasional,” ujar Lily Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Kamis, 17 November 2011.

Menurutnya, dalam undang-undang telah jelas ditegaskan bahwa kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. “Karena itulah, persoalan dan kepentingan negara dalam hal ini harus dinomor-satukan untuk kemakmuran rakyat, bukan pihak asing,” ungkap Lily Wahid.

Lily menambahkan, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), industri dan masyarakat yang konsen terhadap hal ini harus duduk bersama. “Saya akan mendorong kepada pimpinan komisi untuk dibentuk Panja” tambah Lily.

Anggota Komisi I DPR RI, memberi sinyal positif jika digelar Rapat Dengar Pendapat masalah spektrum. Ia menyoroti dan mengimbau kepada rekan kerjanya untuk memantau perkembangan polemik spektrum.

”Intinya saya pribadi sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Jika masing-masing pihak bisa duduk bersama, mudah-mudahan akan cepat tuntas,” tuturnya.
READ MORE ~>> Lily Wahid

Minggu, 06 November 2011

Panggilan untuk membangun daerah asal

Setelah puluhan tahun bekerja di Provinsi Kepulauan Riau dan Batam, panggilan untuk membangun daerah asal, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kembali menggelora di benak Zulfakar. Sarjana lulusan Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya (Unsri) ini pun akhirnya memilih kembali untuk berbuat sesuatu bagi daerah asalnya. Setelah dipercaya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi (Distamben) Kabupaten Muba, Zulfakar tidak mau berdiam diri. Dia lalu menyiapkan sejumlah terobosan dan ide untuk menggali potensi sumber daya alam, khususnya sumber energi primer,yang selama ini belum dimanfaatkan optimal.

Di sisi lain,masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati hasil kekayaan alam yang terkandung di Bumi Serasan Sekate.Malah,hasil tambang dan energi dari Kabupaten Muba ini sudah terlebih dulu dirasakan masyarakat di Pulau Jawa atau negara tetangga,seperti Singapura, mulai energi listrik, batu bara, gas, dan minyak bumi.

Karena itulah, pria asli Lumpatan Sekayu ini berharap adanya sinergitas antarseluruh institusi yang terkait. Dia juga menilai perlunya pengelolaan energi primer yang baik dan terpadu, dengan perencanaan yang matang,mulai perencanaan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Pada masa kepemimpinan yang baru dijalani lima bulan ini, Zulfakar memiliki pemikiran yang sejalan dengan Bupati Muba H Pahri Azhari. Lantas, bagaimana konsep dan gagasannya guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan energi? Berikut petikan wawancara reporter Seputar Indonesia Sierra Syailendra dengan Zulfakar.

Sektor pertambangan dan energi bukan hal baru bagi Anda?

Meski bukan hal baru,ini menjadi tantangan tersendiri. Saya sebelumnya pernah menjabat Kabid Pengawasan Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Kabid Pelestarian Lingkungan pada Bapedalda di Batam.Waktu saya banyak dilakukan di sana (Kepulauan Riau dan Batam).Namun,di daerah saya sendiri (Muba), saya rasanya terpanggil untuk berbuat lebih banyak lagi. Bapak Bupati telah memberikan kepercayaan itu kepada saya.Insya Allah,tidak akan saya sia-siakan.

Bagaimana perasaan Anda memegang jabatan di sektor unggulan?

Tentu ini bukan pekerjaan mudah,ini amanah.Namun, tentu sudah saatnya bekerja bersama,khususnya dalam memberikan manfaat banyak bagi masyarakat Muba.Saya berharap agar sektor pertambangan dan energi memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya.Tentu ini bisa karena potensi SDA-nya sangat banyak,hanya belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Caranya seperti apa?

Banyak cara yang bisa dilakukan,tapi tentu saja harus sinergis.Sederhananya, menginventarisasi masalah yang ada,apa potensi yang belum dikembangkan atau mati suri,dan dicarikan solusi bersama.Apalagi,untuk menggaet investor,harus ada terobosan yang dilakukan. Intinya,tidak harus berpikir berapa rupiah yang masuk dulu,tapi membuka ruang terisolasi yang bisa menghambat laju investasi.

Nanti,dengan sendirinya rupiah bisa mengalir. Selain itu,pemda melakukan revisi ulang izin usaha pertambangan (IUP) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Kondisi saat ini,banyak perusahaan yang hanya izin tertulisnya,sedangkan aktivitas pertambangannya tidak ada.Karena itu,sesuai peraturan,IUP akan dikaji dan direvisi ulang.Dari hasil sementara,penerimaan PNPB,penerimaan dana bagi hasil khusus batu bara Kabupaten Muba pada 2009 sebesar Rp6 miliar.

Sedangkan,tahun 2010 meningkat menjadi Rp10 miliar lebih dan tahun 2011 mengalami peningkatan lebih dari Rp13 miliar.Masih kecilnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan ini, khususnya batu bara, dipengaruhi masih sedikitnya perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan (produksi),selain faktor spesifikasi batu bara kalori rendah dan TM yang tinggi, sehingga berpengaruh pada permintaan pasar.

Seperti diketahui,sumber daya alam Muba sangat melimpah,mulai dari migas, batu bara,perkebunan dan lainnya.Di sektor energi dan pertambangan,batu bara masih menjadi primadona. Adapun potensi cadangan terbukti batu bara di Muba sebanyak 23,9 miliar ton, dengan nilai kalori 4.500-6000 kkal/kg,yang terdapat dalam formasi Muaraenim dan formasi Talang Akar dan tersebar di lima kecamatan, yakni Bayung Lencir,Babat Toman,Sungai Lilin,Keluang, dan Batang Hari Leko.

Bagaimana dengan kemudahan berinvestasi di sektor pertambangan dan energi?

Selama ini sudah cukup berjalan.Misalkan saja bagi investor yang ingin berinvestasi di bidang kelistrikan, kita sudah ada jaringannya.Investor yang masuk,hanya bangun power plan-nya saja.Batu bara untuk bahan bakar,kita sudah ada. Masalah lahan,jangan khawatir,kita siapkan.Pak Bupati tentu mengapresiasi hal itu.Misalkan saja,gardu induk yang dibangun PLN, kita diminta bantu bebaskan lahan dan kita siap.

Jadi,jangan jadi beban bagi investor,pemda yang membebaskan lahan, sehingga investor datang, tinggal bangun power plan saja.Jadi,infrastruktur dasarnya harus disiapkan dahulu.Begitu juga dengan transportasi batu bara dan pembangunan pembangkit listrik,pemda harus gaet investor,mengingat anggaran yang terbatas.Di sini minat investor cukup besar dan sudah ada perusahaan yang menawarkan membangun PLTU.

Pada 2012,apa yang menjadi prioritas pembangunan di sektor energi?

Masalah kelistrikan ini menjadi kebutuhan dasar manusia dan ini dulu yang harus dipenuhi secara keseluruhan.Yang sudah terpenuhi, kualitasnya harus ditingkatkan, artinya tingkat biarpet listrik harus ditekan menjadi nol. Sejak awal saya menjabat,ini menjadi sorotan dan tingkat pemadaman sudah sedikit sekali, meskipun masih ada. Itu lebih karena fenomena alam,seperti angin kencang dan pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik.

Untuk itu,disiapkan satgas pengamanan jaringan listrik sesuai dengan terbitnya SK bupati.Satgas ini terdiri dari orang-orang Distamben,PT Muba Electric Power (perusahaan daerah di bidang kelistrikan),PLN, kepolisian, Satpol PP,dan kecamatan. Fungsi mereka untuk mengantisipasi dan segera mengatasi persoalan listrik jika ada gangguan.Tiap kecamatan ada satgas masingmasing dan dananya dianggarkan dalam APBD. Tahun 2012,insya Allah kita anggarkan lagi.

Mengapa persoalan kelistrikan jadi prioritas, karena sesuai UU 30/2009, masyarakat diharuskan mendapatkan pelayanan listrik yang layak dan murah. Jadi,jika di Sekayu akhirakhir ini ada pemadaman,ada perbaikan dan pemeliharaan, kita terus berupaya agar listrik di Muba tidak biarpet lagi.Kondisi jaringan listrik kita kantidak ditanam,tapi terkadang dekat pohon dan perkebunan masyarakat. Hujan dan ada angin kencang,ada pohon roboh kena jaringan,sudah bisa bikin padam listrik.

Pelayanan listrik ini merupakan objek vital dan untuk memenuhi keseluruhan tidak bisa hanya dilakukan PLN.Pemda dan perusahaan juga turut membantu.Pemda ada jalur yang dibuat PT MEP yang melayani 106 desa sekitar 8.000 pelanggan.PLN 110 desa dan dua desa dilayani genset dari perusahaan yang dikelola KUD.Jadi,hingga sekarang,sudah 93% desa di Muba teraliri listrik atau 218 desa.Tinggal 18 desa lagi yang belum,targetnya tahun 2012 seluruh desa sudah dialiri listrik.

Masih ada desa di Muba yang belum berlistrik?

Ya,masih ada tinggal 18 desa lagi dan sudah 218 desa atau 93% dialiri listrik,baik jaringan PLN,PT MEP,maupun KUD.Di Sekayu,dalam waktu dekat akan dibangun dua gardu induk (GI),yakni GI Teladan dan GI Sungai Lilin. Belum beroperasinya PLTG simpang Duku di Kecamatan Lais,jadi 60 MW akan digunakan di Sekayu dan sekitarnya.Ke depan kita berharap ada investor dari perusahaan batu bara atau afiliasinya yang membangun PLTU dan PLTG dengan bahan bakar batu bara di sini.

Potensi lain yang juga baik untuk dikembangkan, bagaimana?

Cukup banyak seperti sumur-sumur tua peninggalan zaman Belanda dulu,masih menjadi nilai ekonomis di masyarakat dan bisa meningkatkan PAD.S ekarang ada 500 sumur tua yang layak dikelola, tapi lokasinya masih wilayah kuasa pertambangan milik perusahaan minyak.Kalau ini dikelola, tentu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan masyarakat.
READ MORE ~>> Panggilan untuk membangun daerah asal

Jumat, 07 Oktober 2011

Bupati Ogan Komering Ulu

Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yulius Nawawi mengaku optimistis dengan keberhasilan program e- KTPdi OKU meski peralatan di daerahnya masih sangat kurang. Menurut Yulius, diperkirakan program e-KTP baru bisa berjalan sempurna pada 2012 mendatang. Namanya baru, pasti ada kendala disana sini. Tapi lambat laun itu akan terus kita sempurnakan. Bisa jadi e-KTP ini baru optimal pada 2012 mendatang, katanya. Yulius juga memastikan akan menghadiri launching e- KTPyang akan dilangsungkan 10 Oktober mendatang di Kecamatan Baturaja Timur.

Penerapan e-KTP diharapkan bisa memperbaiki sistem kependudukan di indonesia. Sementara itu, sejumlah kendala dipastikan akan dihadapi petugas dalam melaksanakan KTP elektronik (e- KTP) di Baturaja. Mulai dari jaringan server yang belum terpasang, hingga alat pemindai mata dan perekam sidik jari yang masih kurang di masing masing kecamatan di Ogan Komering Ulu (OKU).

Seperti di Kecamatan Baturaja Timur yang belum ada parabola sehingga nantinya akan dilakukan secara manual disitu akan dibahas bagaimana solusi dari kendala tersebut,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Etty Pornawati. Tidak hanya mengenai kendala tower parabola, dirinya juga akan menyampaikan kendala yang dialamai beberapa kecamatan di OKU mengenai peralatan e-KTP yang masih mengalami kekurangan seperti alat pindai mata di kecamatan baturaja timur yang seharusnya menerima 2 set sementara saat ini masih satu set alat pindai mata dan beberapa perangkat lainnya.

Bukan hanya perangkat pindai mata saja, masih ada beberapa perangkat yang masih kurang dan besok (hari ini), jelasnya. Menurutnya, pihaknya sudah membicarakan dengan pihak konsorsium terkait kapan perangkat yang masih kurang tersebut untuk dikirim ke OKU. Dia mengaku cukup khawatir kurangnya alat alat tersebut akan berdampak pada pelayanan di masyarakat.

Kecamatan Baturaja timur yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan peralatan yang masih kurang sepertinya akan ditambah untuk itu besok (hari ini) saya rapat dengan korwil V adminduk dan perusahaan konsorsium pengadaan perangkat e- KTP, beber Etty.

Terkait program e-KTP terdahulu program 100 hari dimana masyarakat yang membuat e-KTP tidak dikenakan biaya alias gratis apakah masih akan berlaku di program e-KTP sekrang ini pasalnya jika ingin membahas 100 hari dan dihitung dari Oktober, November serta Desember 2011 artinya tidak sampai 100 hari sehingga bagaimana dengan masyarakat yang belum melakukan pembuatan e-KTPapakah nanti akan dibebankan kepada masyarakat itu sendiri.

Setelah sempat tertunda launching program e KTP pada Agustus yang lalu akibat molornya pengiriman perlengkapan e-KTP yang diterima Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) OKU, akhirnya Senin (10/10) mendatang Disdukcapil OKU segera me-launchingprogram e KTP. Insya allah, hari senin mendatang kita akan launching e- KTP di Kecamatan Baturaja Timur, akan di buka Bupati OKU, tandas Etty.
READ MORE ~>> Bupati Ogan Komering Ulu

Rabu, 28 September 2011

Festival Fort Rotterdam 2011

Ping dari Reuni17 untuk keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah dalam topik Festival Fort Rotterdam 2011. Sempat tertunda beberapa kali, Festival Fort Rotterdam 2011 akhirnya dibuka resmi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, kemarin. Kendati memakai nama Benteng Fort Rotterdam, event pariwisata ini tidak dirayakan di cagar budaya peninggalan Kerajaan Gowa ini.

Menandai dibukanya Festival Fort Rotterdam, dilakukan pelepasan parade kirab budaya yang dilakukan sekitar 1.500 orang. Mereka terdiri atas para pelaku industri pariwisata dan budaya di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Pada hari yang sama, Pemprov Sulsel juga memberikan reward terhadap sejumlah tokoh dan pelaku pariwisata dan budaya yang dianggap berjasa dalam mengangkat nama Sulsel di mata internasional.

Pada kategori kepariwisataan dan budaya, penghargaan di antaranya diberikan kepada Ketua Pusat Kebudayaan Unhas Dr Nunding Ram, penerjemah naskah Sureq I La Galigo (alm) Muh Salim. Pada kategori pendukung pariwisata, penghargaan diberikan kepada pembersih toilet Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Muh Haris, pramuwisata teladan Burhanuddin, sopir bus teladan Marten Yusuf, serta sopir taksi teladan Muh Amin.

Seluruh rangkaian festival pariwisata dan kebudayaan yang digelar selama sebulan tersebut dipastikan tidak dilaksanakan di Benteng Fort Rottedam.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel berdalih, benteng kebanggaan Makassar itu saat ini masih dalam revitalisasi. Alhasil,seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di Monumen Mandala,Gedung Mulo Makassar,serta beberapa hotel ternama.

Beberapa kegiatan yang akan digelar, di antaranya festival jazz,lomba menulis sejarah, workshop nasional kepurbakalaan, lomba foto Benteng Rotterdam. Gubernur Sulsel dalam sambutannya mengungkapkan, masalah kepariwisataan sangat menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, inilah industri yang paling gampang dalam memperoleh uang.

“Uang pariwisata tidak masuk ke gubernur,bupati, atau kadis, tetapi langsung ke masyarakat. Mulai turis turun dari bandara,naik taksi, menginap di hotel,hingga makan, seluruh uang yang dibelanjakan itu langsung dinikmati masyarakat,” ujarnya, kemarin. Syahrul yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini menyebutkan,terdapat tiga kunci untuk menghadirkan pariwisata yang menarik di Sulsel.

Tiga kunci itu,yakni menciptakan keamanan dan kedamaian, hadirkan ketenteraman,serta biasakan hidup yang teratur. Sementara itu, Kadisbudpar Sulsel Syuaib Mallombassi mengklaim, pariwisata Sulsel sangat meningkat pada tiga tahun terakhir ini. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya APBN dan APBD untuk memperbaiki destinasi wisata di daerah ini.

“Saya menduga, kepariwisataan kita ini pernah terabaikan pada kepemimpinan yang lalu sehingga sekarang perlu kerja keras.Ini berkat kerja keras gubernur untuk mendorong sektor ini dengan anggaran merevitalisasi Rotterdam menjadi sejarah tingkat dunia, ”paparnya, kemarin.

Festival Fort Rotterdam yang disiapkan sebagai acara puncak pembuka tahun kunjungan wisata Sulsel 2012 semula akan digelar pertengahan Juli 2011. Pelaksanaannya kemudian diundur menjadi 27 Juli 2011 karena kurang matangnya persiapan hingga selanjutnya dijadwalkan dibuka pada 27 September 2011.

Kegiatan yang menggunakan anggaran Rp3,1 miliar dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ini disiapkan sebagai pijakan awal mempromosikan seluruh agenda dan daerah tujuan wisata pada tahun kunjungan wisata Sulsel 2012. Dan terakhir Ping untuk Blogger Indonesia.
READ MORE ~>> Festival Fort Rotterdam 2011

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) menyatakan, ada sekitar 15% Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM di Kabupaten Majene, bermasalah. Mereka yang bermasalah diberikan kesempatan memperbaikinya. “Kami berikan kesempatan memperbaikinya hingga Oktober mendatang. Akan tetapi, apabila hingga batas waktu yang diberikan tak juga mengoreksi kesalahannya, kami akan keluarkan rekomendasi untuk dibawa ke ranah hukum,” kata Satker PNPMMP Rustam di sela workshop PNPMMP di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, kemarin.

Menyikapi adanya TPK PNPM yang bermasalah tersebut, ke depan, dia mengusulkan yang direkrut menjadi TPK adalah orang-orang yang memang ingin bekerja profesional. Karena itu, dia mengajak segenap komponen masyarakat, seperti LSM, pers, dan warga, terus mengawasi program ini.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Majene Muh Ali Side me-ngatakan bahwa beberapa kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) juga ada yang bermasalah karena menunggak.

“Perwakilan Bank Dunia yang melakukan evaluasi mengatakan bahwa SPP sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Tunggakan se-Sulbar mencapai 20% atau sekitar Rp49 miliar,”ungkapnya. Kendati bermasalah, PNPM di Sulbar masuk kategori biru atau sangat aman untuk wilayah Sulawesi, demikian juga Kabupaten Majene.

Dengan begitu, tahun ini Majene tidak mengurangi anggaran atau nilainya masih tetap sama dengan tahun lalu, yakni Rp3 miliar setiap kecamatan.“ Bahkan PNPM di Kabupaten Majene yang terbaik di Sulbar,”tandasnya. Ali Side meminta pengelola PNPM bekerja sungguh-sungguh. “Jangan sampai ulah seorang pelaku berakibat merugikan seluruh warga desa, kecamatan, maupun kabupaten,” katanya.

Dia berharap program PNPM dilaksanakan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Jika tidak, bisa berdampak pada alokasi dana untuk tahun depan. Untuk 2011, Kabupaten Majene menerima alokasi dana PNPM Rp20,2 miliar yang berasal dari APBN Rp16,2 miliar dan dana pendamping dari APBD kabupaten Rp4 miliar.

Menurutnya, pencairan dana APBN berjalan lancar dan sudah terealisasi 71,30%, sedangkan dana pendamping kabupaten mengalami hambatan karena baru cair 15%. Mengenai keterlambatan ini, dia akan berkoordinasi dengan Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten Majene. “Baru tahun ini mengalami hambatan,” ujarnya.
READ MORE ~>> Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Kamis, 22 September 2011

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros meminta kepada DPD RI agar menambah kuota haji untuk Maros. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Syamsul Khalik saat menerima kunjungan tujuh anggota DPD RI ke Maros, kemarin.

Kuota haji Maros tiap tahun hanya sekitar 300-an, sedangkan daftar tunggu hingga September 2011 sudah 4.000 pendaftar. Kalau melihat kuota dibandigkan jumlah daftar tunggu, maka jika mendaftar sekarang kemungkinan baru bisa berangkat setelah 13 tahun kemudian,”ungkap Syamsul. Syamsul meminta anggota DPD RI untuk melobi pusat agar kuota haji Kabupaten Maros ditambah.

Pasalnya jatah haji tidak pernah bertambah, sedangkan pendaftaran terus meningkat sehingga daftar tunggu terus membengkak. Wakil Bupati Maros HA Harmil Mattotorang yang menerima rombongan anggota DPD RI berpendapat sama. Dia mengatakan, jika warga Maros mendaftar pada usia 60 tahun kemungkinan baru berangkat saat usianya telah mencapai 70 tahun lebih.

“Akibat kuota haji kurang, membuat banyak warga Maros yang mendaftar di luar Maros agar cepat berangkat haji,”ujarnya. Anggota DPD RI H Azis Kahar Muzakkar mengatakan,segera menemui Kementerian Agama agar kuota haji di semua daerah menerapkan asas keadilan.

Ada beberapa usulan yang menurut Azis akan dipertimbangkan, yakni kuota haji dibagi bukan per wilayah tapi berdasarkan persentase. Daerah dengan daftar tunggu banyak kuotanya juga disesuaikan.

“Usulan lain yakni daftar tunggu dikembalikan ke daftar tunggu nasional, tapi beberapa daerah tidak setuju dan kementerian agama juga tidak setuju,”ujar Azis. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.
READ MORE ~>> Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros

Minggu, 11 September 2011

Antonius Doni Dihen

Ping dari Reuni 17 untuk keyword Jasa Export Import dalam topik Antonius Doni Dihen. Staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Antonius Doni Dihen, meminta Pusat Penelitian Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa semua rekening dan aliran dana atas namanya. Ya, saya siap diperiksa. Pak Abdul Wahid Maktub, yang juga staf khusus, pun siap diperiksa rekeningnya.

Silakan rekening diperiksa kalau memang ada uang masuk-keluar yang dinilai mencurigakan," kata Doni kepada media, Minggu (11/9/2011) malam. Doni mengaku mempunyai beberapa rekening bank.

Tangggapan Doni disampaikan kepada media di Jakarta melalui telepon karena ia merasa tidak nyaman dengan berita-berita yang meminta agar rekening "orang dekat Muhaimin" diperiksa. "Ya, saya siap diperiksa. Pak Abdul Wahid Maktub, yang juga staf khusus, pun siap diperiksa rekeningnya," kata Doni. Mennakertrans Muhaimin Iskandar mempunyai empat staf khusus.

Namun, Doni meminta agar hasil penelusuran ini disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai gambaran yang jelas dan seimbang mengenai "orang-orang Muhaimin".

"Termasuk juga gambaran Mennakertrans Muhaimin Iskandar sendiri," kata Doni.

Dugaan suap di Kemnakertrans terungkap ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Dadong Irbarelawan dan Nyoman Suisnaya, keduanya pejabat di Kemnakertrans, serta pengusaha Dharnawati di tiga tempat berbeda. KPK juga menyita uang Rp 1,5 miliar dalam dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi. Demikian catatan online Reuni 17 yang berjudul Antonius Doni Dihen.
READ MORE ~>> Antonius Doni Dihen

Rabu, 03 Agustus 2011

TOP 1 Oli sintetik mobil-motor Indonesia

Sundulan dari Reuni17 untuk keyword kontes SEO TOP 1 Oli sintetik mobil-motor Indonesia dan juga Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah. Dalam kontes SEO tersebut, Reuni17 tegaskan bahwa saya tidak ikut kontes SEO tersebut, hanya mendukung dan mengamati saja jalannya pertandingan yang cukup menarik bagi saya.
READ MORE ~>> TOP 1 Oli sintetik mobil-motor Indonesia

Sabtu, 18 Juni 2011

Perusakan kantor Partai Aceh

Reuni17 terlebih dahulu memberikan sundulan untuk keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah, ya dilanjut gan. Pihak kepolisian hingga Sabtu (18/6/2011) masih mengusut kasus perusakan kantor Partai Aceh oleh massa korban konflik di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Jumat lalu.

Kapolres Aceh Tengah Ajun Komisaris Besar Edwin Rachmat Adikusumo, di Takengon, Sabtu, mengatakan, saat ini polisi sedang memeriksa dua saksi korban dalam kasus penyerangan kantor partai lokal tersebut.

Ia mengatakan, dua orang saksi korban itu adalah Alidin dan Renggali, yang merupakan anggota Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah.

"Polisi menduga ada tiga orang tersangka, namun saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan," ujar kapolres.

Sebelumnya, ratusan korban konflik menyerang kantor Partai Aceh yang berlokasi di Simpang Wariji, Belang Kolak I, Takengon, yang dipicu pengalihan dana bantuan rumah dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang ditransfer ke rekening para korban konflik di Bank Aceh masing-masing dengan nilai Rp 40 juta.

Dalam penyerangan itu, massa mengubrak-abrik seluruh ruangan kantor Partai Aceh dan memecahkan kaca mobil Suzuki Eskudo BK 41 YN milik Khalidin, penasihat KPA Aceh Tengah, yang diparkir di depan kantor.

Selain itu, empat anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) yang berda di kantor itu terluka, yakni Khalidin, Firman, Ardan, dan Panjer.

Partai Aceh kemudian membuat pengaduan ke Polres Aceh Tengah dan meminta polisi mengusut kasus tersebut.

Para korban konflik itu mendatangi kantor Partai Aceh untuk meminta tanggung jawab anggota KPA seputar hilangnya uang Rp 40 juta yang sudah masuk ke rekening mereka.

Mereka mengakui, sehari sebelumnya uang yang sudah masuk ke rekeningnya masih ada, tetapi pada 15 Juni 2011 uang dalam rekening pribadi itu sudah hilang.

Menurut Hadian, warga Kenawat, salah seorang korban konflik, mereka mendapat bantuan rumah sesuai dengan SK Bupati Aceh Tengah.

Dalam keterangannya kepada polisi, ia menyebutkan, 350 korban konflik mendapatkan bantuan rumah.

Dari jumlah itu, untuk tahap awal 119 sudah cair, sisanya 231 orang masuk dalam tahap kedua. Ke-231 pemegang rekening itu sudah mengecek ke Bank Aceh Takengon, mereka sudah mendapatkan cetakan rekening. Di dalam rekening itu tertera uang senilai Rp 40 juta sudah masuk ke rekening masing-masing.

Namun, ketika akan dicairkan pada 16 Juni 2011, uang itu tidak ada lagi dalam rekening. Semua pemilik rekening mengalami pengalaman yang serupa. Tidak terima dengan kejadian itu, mereka meminta pertanggungjawaban personel KPA.

Saat kejadian yang menarik perhatian masyarakat tersebut, polisi berhasil mengamankan situasi di lokasi kejadian. Massa diarahkan ke Polres untuk membuat pengaduan atas hilangnya uang dalam rekening mereka.

Terkait hal itu Kepala Cabang Bank Aceh Ardiansyah mengatakan, uang tersebut tidak hilang, tetapi dipindahkan ke rekening lain.

Jumlah nasabah yang sebelumnya menerima uang bantuan itu sebanyak 209 orang. Dari jumlah itu, 203 nasabah penerima bantuan uang dipindahkan ke nomor rekening lain.

"Dari jumlah tersebut, hanya enam orang yang tetap menerima," jelas Ardiansyah.

Saat ditanya kepada Kapolres apakah dalam kasus tersebut ada unsur penipuan, Edwin mengatakan, saat ini polisi belum bisa memastikan.

"Belum bisa disimpulkan karena saat ini polisi belum memeriksa pihak BRA dan Bank Aceh. Yang jelas, saat ini polisi sedang menangani kasus tersebut," kata Edwin. Dan sebagai penutup dari Reuni17, terlebih dahulu saya memberikan sundulan untuk Blogger Indonesia.
READ MORE ~>> Perusakan kantor Partai Aceh

Minggu, 12 Juni 2011

Selasar Hotel Singgasana

Selasar Hotel Singgasana mendadak dipadati puluhan fotografer, kemarin. Menenteng kamera lengkap dengan lensa tele, mereka asyik menjepret seluk beluk hotel bintang empat ini. Bak seorang paparazi, mereka menjepret beberapa pengunjung yang asyik duduk, berenang hingga petugas hotel yang sedang melayani tamunya. Sedikitnya ada 20 fotografer yang ikut ambil bagian dalam acara ini. Hasil jepretan mereka lantas dilombakan dalam ajang photography competition sekaligus memperingati hari ulang tahun Hotel Singgasana ke-5 tahun. Dibagi menjadi tiga kategori, di antaranya kategori kamera ponsel, kamera poket dan kamera DSLR.

“Kompetisi fotografi ini mengajak pecinta fotografi untuk menyalurkan dan mengembangkan bakatnya,” kata General Manager Hotel Singgasana Budhy Guntur Iriansah. Dia menambahkan, komunitas pecinta fotografi sekarang ini semakin banyak. Saking banyaknya, mereka sering dijumpai. Terutama di area umum, seperti taman kota. “Jeprat-jepret ini sudah mewabah dan menjadi hobi sehingga tidak perlu memiliki kamera besar baru bisa motret. Kalau toh sudah narsis,pakai kamera ponsel pun tak masalah,”katanya.

Karena itu, pihaknya memberi kesempatan terbuka bagi peserta untuk hunting foto di area hotelnya selama lebih dari empat jam. Dua model cantik pun didatangkan sebagai salah satu objek bidikan. Sufaidah, salah satu peserta tampak tidak mau ketinggalan dengan sejumlah fotografer lainnya. Dengan menenteng kamera Nikon D100S,perempuan berjilbab ini terus menjepret.“Wah, selama memori belum penuh, jepret terus,”katanya bersemangat. Ia tidak sendiri. Bersama Yuni Indarwati, teman kerjanya di Infomedia Nusantara, mereka saling berbagi bidikan.

“Tidak ada yangngalahkan deh kalau sudah asyik motret,” kata Ida, begitu sapaan Sufaidah. Berbagai angle pun ia bidik. Mulai dari detail arsitektur bangunan hotel, suasana taman yang hijau, serta sajian makanan. ”Ajang seperti ini asyik juga. Karena bisa saling mendekatkan pecinta foto satu dengan yang lainnya, sekaligus bisa saling bertukar informasi,” tuturnya.

Selain lomba foto, sahut Guntur, berbagai kegiatan juga dibuat untuk menyambut ulang tahunhotelyangdirayakansetiap 19 Juli. Seperti donor darah,mengajak anak-anak panti asuhan out bond serta bersih-bersih taman yang ada di Surabaya. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Selasar Hotel Singgasana.
READ MORE ~>> Selasar Hotel Singgasana

Pembersihan lahan di sekitar bantaran Kali Surabaya

Pembersihan lahan di sekitar bantaran Kali Surabaya kembali dilakukan. Setelah berhasil membersihkan Pasar Keputran, Pemkot akan membidik pedagang di Jalan Kayun dan Jalan Irian Barat (Irba). Pembersihan lahan di sekitar bantaran kali dilakukan untuk mewujudkan taman baru yang bisa dimanfaatkan warga kota. Baik di Irba, Kayun dan Keputran, nantinya dikonsep menjadi taman yang menghadap ke sungai (water front). Kepala Bidang Fisik Sarana Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya AA Gede Dwi Djaja Wardhana menuturkan, konsep taman yang akan digarap Pemkot mulai tahun ini,memang dikonsentrasikan menghadap ke sungai.

”Dengan cara itu, sungai tak lagi dibelakangi bangunan, makanya sampah maupun benda yang biasanya dibuang ke sungai,tak lagi dilakukan,” ujar Dwija, panggilan akrabnya,kemarin. Ia melanjutkan, dengan posisi taman yang menghadap ke sungai, Pemkot akan membangun sarana yang menghubungkan daratan dengan sungai. Nantinya,warga Kota Pahlawan bisa memanfaatkan liburan dengan transportasi air.

Konsepnya, katanya, tiap taman memiliki perbedaan. Untuk di Irba,Pemkot berencana mendirikan taman dengan nuansa pegunungan. Di sana nanti didirikan dinding pemanjat (wall climbing) yang bisa dimanfaatkan warga dalam belajar memanjat dan menyusuri gunung. ”Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora),”katanya. Selain ketiga kawasan itu, Pemkot juga mengembangkan taman yang menghadap ke sungai di beberapa tempat.

Di antara bidikan lainnya yaitu kawasan Jembatan Petekan, Jembatan Merah, Jembatan Jagalan,Pasar Peneleh, area Monumen Kapal Selam (Monkasel), permukiman di Jalan Darmokali, Jembatan BAT dan di sepanjang Kali Wonokromo. Sementara itu,Kepala DKP Surabaya Hidayat Sah menuturkan, keberadaan taman di Surabaya amat penting. Adanya pohon di beberapa titik di sepanjang kota memiliki peran yang besar dalam kesehatan warga kota.

Makanya,Pemkot terus berusaha untuk memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH). Dengan penambahan taman, sarana bermain bagi anak dan orang tua semakin bertambah. ”Ini bisa menjadi nilai lebih sebuah kota. Kami terus menanam pohon di sepanjang kawasan,” katanya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Masduki Toha mengatakan, Pemkot cukup berhasil dalam mengelola taman.

Dewan menyambut baik ketika RTH di Surabaya terus ditambah. Apalagi beberapa hari lalu, ada Kota Surabaya menerima penghargaan taman terbaik di Kota Metropolis dari pemerintah pusat. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Pembersihan lahan di sekitar bantaran Kali Surabaya.
READ MORE ~>> Pembersihan lahan di sekitar bantaran Kali Surabaya

kasus dugaan korupsi Program Bimbingan Teknis

Polda Jatim siap mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Program Bimbingan Teknis (Bintek) senilai Rp2,7 miliar yang diduga melibatkan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana. Keputusan ini akan diambil bila Polrestabes Surabaya yang kini tengah menangani kasus tersebut, mengalami kesulitan. Sehingga tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat tersebut bisa cepat diproses sesuai hukum.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rahmat Mulyana mengatakan,pengambil alihan penanganan kasus semacam itu merupakan sesuatu yang lumrah. Namun hal itu baru bisa dilakukan jika memang kasus tersebut sudah dilakukan gelar perkara.” Akan kami lihat dulu,apakah dalam kasus tersebut Polrestabes mengalami kesulitan dalam penanganannya.

Kalau memang iya,pasti akan kami ambil alih.Tentunya harus dilakukan gelar perkara dulu untuk mengetahui tingkat kesulitan itu. Dan ternyata tahap ini kan belum,”katanya, kemarin. Dia menambahkan, selain menunggu gelar perkara,pihaknya juga akan melakukan supervisi terlebih dulu. Hal itu dapat dilakukan Ditreskrimsus, jajaran yang menangani kasus korupsi di Polda.”Jadi pengambilalihan perkara ini sangat bisa kami lakukan. Karena itu kita tunggu saja perkembangan yang tengah dilakukanolehPolrestabes,” imbuhnya.

Namun proses ini kemungkinan juga akan berjalan lama. Pasalnya sampai saat ini data yang dimiliki Polrestabes Surabaya masih minim sehingga belum bisa dilakukan gelar perkara. Informasi yang dihimpun media, kesulitan itu terjadi lantaran belum ada satupun saksi yang bisa didatangkan oleh polisi untuk menggali informasi seputar program Bintek tersebut. Ini karena Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang disebut- sebut harus bertanggung jawab dalam masalah ini, juga tidak pernah hadir.

Padahal yang bersangkutan adalah saksi kunci masalah ini. ”Semua bergantung Wishnu. Kalau dia bisa didatangkan dan diperiksa, pasti polisi akan mudah melakukan pengembangan. Misalnya dengan memanggil anggota dewan yang lain atau pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu baru bisa dilakukan gelar perkara,” imbuh sumber yang enggan namanya ditulis di koran. Dia menjelaskan, setelah kasus tersebut terungkap dua bulan lalu, sebenarnya polisi sudah memanggil Wishnu sebagai saksi.

Namun selama itu pula yang bersangkutan tidak hadir. ”Dia mangkir terus saat dipanggil.Jadi polisi kesulitan menggali Informasi,”katanya. Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Anom Wibowo mengaku jika penyelidikan masih terus berlanjut. Namun Anom tidak menyebutkan sampai sejauh mana proses penyelidikan tersebut berlangsung. Dia hanya memastikan jika polisi tidak akan berhenti dan terus mengusut kasus dugaan korupsi itu. ”Sudahlah, mbok tanya yang lain saja.

Saya bukannya tidak ingin menanggapi, tetapi ini karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Kalau sekarang kami informasikan, nanti percuma. Wong belum selesai. Nanti saja kalau semua sudah komplit,baru kita buka semua. Beritanya kan jadi tambah bagus,”elaknya. Disinggung kemungkinan Polda Jatim yang akan mengambil alih kasus tersebut, pemilik dua melati di pundak ini memilih diam dan mengangkat kedua tangan pertanda pasrah. ”Sudah ya, jangan tanya ini terus. Masak bertanya isinya Polres terus,” pungkasnya menghindar.

Untuk diketahui sejak dilakukan penyelidikan dua bulan silam, hingga kini belum ada progres apapun dalam proses itu, termasuk pemanggilan saksi-saksi. Sebaliknya, penyidik hanya mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan juga permohonan izin sita kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi langkah tersebut juga belum dibarengi dengan penggalian data terkait dugaan penyimpangan program itu. Sayangnya, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana belum bisa dikonfirmasi terkait masalah tersebut. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul kasus dugaan korupsi Program Bimbingan Teknis.
READ MORE ~>> kasus dugaan korupsi Program Bimbingan Teknis

Kompol Zakaria

Terlebih dahulu Reuni17 akan memberikan sundulan untuk blog baru dengan Keyword Blogger Indonesia, okey dilanjut. Setelah lebih dari dua bulan menjadi buron, seorang oknum perwira menengah (pamen) yang berdinas di Polda Jatim, Kompol Zakaria, akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya lantaran tersangkut pemalsuan surat kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sebelumnya,nama Kompol Zakaria masuk sebagai daftar pencarianorang(DPO) kepolisian karena namanya dicatut oleh dua pelaku pemalsuan BPKB dan STNK yang sudah terlebih dahulu diringkus.Mereka adalah Sumawiyanto, 39,warga JalanGundih, Surabaya; sertaKurniawan, 25. Kedua orang inilah yangterbuktimemilikisurat-surat palsu yang biasa digunakan untuk kendaraan hasil penggelapan atau pun hasil curian. Penangkapan Zakaria sendiri dilakukan di Surabaya. Saat itu yang bersangkutan tengah bersembunyi di rumah salah seorang kawannya, setelah lebih dari dua bulan menghilang.

Meski demikian, tidak ada perlakuan khusus bagi Zakaria, sekalipun yang bersangkutan adalah seorang perwira. Dalam pemeriksaan, kemarin, misalnya, Zakaria tetap dikeler di hadapan penyidik bersama tersangka lainnya.Hanya mantan Kabag Ops Polres Surabaya Timur ini tidak mengenakan baju tahanan seperti tersangka lainnya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Anom Wibowo,dalam kasus ini Kompol Zakaria berperan sebagai pencari pelanggan surat atau dokumen kendaraan.

Dari situ yang bersangkutan lantas memanfaatkan jasa Sumawiyanto untuk membuatkan dokumen penting itu. ”Ia bertemu dengan Sumawiyanto sekitar November 2010.Kebetulan, dia baru saja keluar dari penjara atas kasus yang sama. Yakni pemalsuan kartu keluarga, KTP,surat pindah, hingga surat kematian,”kata Anom seusai pemeriksaan kemarin. Keuntungan Zakaria dari bisnis gelap ini, kata Anom, berasal dari potongan uang pemesan. Nilainya mencapai 25% hingga 50%.

Untuk harga BPKB sebesar Rp10 juta,misalnya, Zakaria mengambil untung Rp2,5 juta. Sedangkan sisanya diberikan kepada Sumawiyanto. Khusus untuk STNK,Zakaria mengambil untung 50%.Yakni sebesar Rp2,5 juta dari tarif yang ditetapkan sebesar Rp5 juta. Namun demikian, keuntungan 75% tidak hanya dinikmati Sumawiyanto sendiri. Sebaliknya dia masih harus membagi dua rekannya yang juga ikut membantu dalam pembuatan.

Mereka adalah HL dan ED yang hingga kini masih buron. Setiap satu BPKB, Sumawiyanto menyerahkan Rp6,5 juta, sedangkan untuk STNK sebesar Rp1,5 juta. ”Jadi, keuntungan yang diperoleh tersangka Sumawiyanto untuk setiap satu surat kendaraan hanya sebesar Rp1 juta,”papar Anom. Terpisah, Kanit Kejahatan Umum (Jatanum) Satreskrim Polrestabes Surabaya Iptu Yunus menambahkan, surat kendaraan palsu yang dipesan Zakaria kepada sumawiyanto lumayan banyak. Untuk BPKB misalnya, sudah lebih dari tiga buah.

Sedangkan untuk STNK mencapai 14 lembar. “Semuanya sudah kami sita, termasuk lima buat stempel, scanner dan dua pucuk senjata api milik Zakaria,”pungkasnya. Sebagai penutup, Reuni17 akan menyundul keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah.
READ MORE ~>> Kompol Zakaria

Minggu, 05 Juni 2011

Agusrin Najamudin

Blogger Indonesia ~>> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Mei, memvonis bebas Gubernur Nonaktif Bengkulu, Agusrin Najamudin dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merugikan negara hingga Rp21,3 miliar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun mengatakan, jika ditelisik lebih jauh, proses hukum Agusrin benar-benar menemui jalan berliku. Proses hukum pada awalnya tersendat karena lamanya izin presiden untuk pemeriksaan. "Praktis, vonis bebas ini semakin menunjukkan lenyapnya komitmen dari pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas korupsi," kata dia di Jakarta, 5 Juni 2011.

Menurut dia, vonis ini benar-benar mencabik-cabik rasa keadilan bagi publik. Hakim seolah mengabaikan fakta-fakta hukum yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. "Di titik ini publik sesungguhnya menaruh curiga atas vonis bebas Agusrin itu," katanya.

ICW sudah menelusuri dan mengkaji kasus ini. Menuru lembaga itu setidaknya ada 12 kejanggalan dalam penanganan perkara ini.

1. Putusan terdahulu An. Chairudin (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu) di Pengadilan Negeri Bengkulu tentang keterlibatan Gubernur dan kerja sama membuka rekening khusus di Bank BRI Bengkulu tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Padahal perbuatan Agusrin dan Chairudin diyakini secara bersama-sama melawan hukum dan bersama-sama telah merugikan keuangan negara.

2. Keterangan ahli BPK dan BPKP dalam hal perhitungan kerugian negara sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim. Padahal, sesuai hasil perhitungan BPK No 65/S/I-XV/07/2007 tanggal 30 Juli 2007, menunjukkan adanya kerugian negara Rp20 miliar.

3. Saksi-saksi yang memberatkan terdakwa seringkali dicecar oleh hakim.

4. Terdakwa Gubernur Bengkulu melakukan pengerahan masa dalam proses persidangan.

5. Bukti Surat Asli No: 900/2228/DPD.I tanggal 22 Maret 2006, yang ditandatangani Agusrin tidak menjadi pertimbangan hakim. Justru tanda tangan Agusrin yang discan Chairuddin dijadikan dasar oleh hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU. Hakim beralasan bahwa surat Agusrin dipalsukan, padahal JPU dapat menunjukkan surat asli yang ditanda-tangani terdakwa.

6. Bukti surat asli yang ditandatangani Penuntut umum sering dipotong oleh Hakim “S” pada saat melakukan upaya pembuktian, hakim “S” terkesan marah dan memotong penjelasan jaksa penuntut dengan suara keras. Penuntut umum pernah mengajukan protes kepada majelis hakim terkait hal ini.

7. Bukti foto tumpukan uang yang diterima ajudan gubernur tidak diperhitungkan oleh hakim. Foto itu diambil oleh Chairuddin yang menunjukkan bahwa ajudan Agusrin, menerima uang dari yang bersangkutan di Bank BRI Kramat Raya.

8. Adanya bukti dana penyertaan modal dari Bengkulu Mandiri (BUMD) kepada perusahaan swasta yang kemudian dikembalikan ke Kas Daerah sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Padahal ada bukti yang menunjukan bahwa mereka bermufakat untuk menarik uang sebesar Rp9,18 miliar (Rp2 miliar untuk membangun pabrik CPO PT SBM, dan sisanya Rp7,18 miliar untuk kepentingan pribadi terdakwa). Dana penyertaan modal itu bersumber dari rekening Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

9. Bahwa terdakwa menyetujui modus menutupi temuan penyimpangan BPK sebesar Rp 21,3 M dengan cara melakukan investasi saham melalui PT Bengkulu Mandiri kepada PT SBM dan PT BBN. Persetujuan itu diambil dalam rapat yang dipimpin terdakwa di Gedung Daerah pada tanggal 6 Mei 2007.

10. Terdakwa melakukan proses pengembalian dana secara fiktif pascatemuan penyimpangan BPK terhadap dana bagi hasil PBB/BPHTB. Modusnya, membuat bukti pertanggungjawaban seolah-olah ada pembelian steam boiler seharga Rp4,5 miliar.

11. Pengadilan Negeri belum menyerahkan putusan kepada penuntut umum, sehingga penuntut umum kesulitan membuat memori kasasi.

12. Tertangkap tangannya hakim “S” dalam dugaan suap perkara pailit PT Sky Camping Indonesia, menguatkan kecurigaan adanya praktek mafia hukum dalam kasus Agusrin.

Atas kejanggalan proses hukum ini, ICW mendesak jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas vonis bebas Gubernur Agusrin. Selain itu, ICW juga meminta Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi kelompok-kelompok tertentu. "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus menelusuri kemungkinan praktek mafia hukum di balik kasus ini," katanya.

Bantahan Kubu Agusrin

Dugaan ICW itu dibantah keras pihak Agusrin. Salah seorang kuasa hukum Agusrin, Moses Grafi, menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa. Itu sebabnya para hakim memberi vonis bebas.

Moses juga menegaskan bahwa kasus ini dibawa ke pengadilan tanpa alat bukti. "Klien kami bebas karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan Pak Agusrin terlibat dalam penyalahgunaan dana PBB/BPHTB," kata Moses Grafi. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Agusrin Najamudin.
READ MORE ~>> Agusrin Najamudin

Sabtu, 04 Juni 2011

Nilainya di bawah rata-rata

Sebanyak 8.838 siswa dari total 131.104 peserta ujian nasional (UN) tingkat SMP/MTs/SMPT di Sulsel, nilainya di bawah rata-rata. Meski demikian, angka kelulusan UN untuk tingkat SMP/MTs/SMPT di Sulsel tahun ini mencapai 99,81%.

Secara keseluruhan, 93,26% peserta UN SMP memiliki nilai di atas rata-rata atau 7,00 hingga 10,00. Sementara itu, 6,74% peserta memiliki nilai 6,99 ke bawah dari empat mata pelajaran yang diujikan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, 336 siswa SMP memiliki nilai 9,00–9,99 untuk empat mata pelajaran.

Sebanyak 54.360 peserta bernilai 8,00–8,99; dan 67.566 peserta UN memiliki nilai 7,00–7,99. Di sisi lain,8.109 siswa bernilai 6,00–6,99; 513 peserta (5,00–- 5,99), 189 peserta (4,00–5,49), 27 peserta (3,00–3,99), dan 4 peserta (0,01–2,99). Sementara itu, nilai rata-rata secara nasional ditetapkan 7,56. Ketua Panitia UN Sulsel 2011 Abdullah Jabbar mengungkapkan, dari total seluruh peserta UN untuk tingkat SMA, hampir seluruhnya berada di atas nilai rata-rata.

Bahkan,Sulsel tercatat peringkat kelima nilai tertinggi dari seluruh provinsi di Tanah Air. “Nilai UN SMP tahun ini cukup memuaskan. Sebanyak 93,26% dari total peserta UN yang mencapai 131.104 memiliki nilai di atas rata-rata,” katanya saat dihubungi,kemarin. Jabar, yang juga Sekretaris Disdik Sulsel, menjelaskan, pada hari ini, seluruh SMP/MTs/- SMPT secara serentak mengeluarkan pengumuman hasil UN.

Seluruh pihak sekolah juga telah menerima salinan pengumuman UN dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Dari hasil UN tersebut, dua kabupaten di Sulsel tercatat angka kelulusan siswa SMP mencapai 100%.Kedua daerah itu,yakni Kabupaten Palopo dengan jumlah 2.806 siswa dan Kabupaten Soppeng dengan jumlah 3.444 siswa. Sementara untuk lima kabupaten/kota yang paling terendah tingkat kelulusannya, yaitu Kabupaten Barru, Pangkep, Maros, Parepare, dan Kota Makassar.

Jabbar mengakui naiknya angka kelulusan UN SMP di Sulsel merupakan buah program pendidikan gratis dan pemberian insentif secara bervarian kepada pengajar dan tenaga pendidik. Selain itu,didongkrak dengan sistem penilaian gabungan 40:60 antara ujian akhir sekolah (UAS) dan hasil UN. Jabbar juga mengimbau seluruh siswa SMP di Sulsel tidak melakukan aksi coret-coret pakaian dan menggelar konvoi.

Pasalnya, hal itu dapat mengganggu ketertiban umum. Karena itu, dia meminta seluruh sekolah memperketat sehingga tidak lagi terjadi aksi konvoi dan coret-coret pakaian seperti pada pengumuman UN SMA sebelumnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyampaikan apresiasi kepada siswa dan guru atas pencapaian hasil ujian nasional (UN) yang tingkat kelulusannya mengalami kenaikan sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar Mukhtar Tahir mengatakan, dengan 20.223 siswa yang ikut ujian, tingkat kelulusan mampu menembus 99,70% atau hanya 61 yang tidak lulus.Menurut dia, hasil ini tidak terlepas dari kerja keras pihak sekolah dan siswa. “Ini juga menandakan bahwa kualitas pendidikan kita sudah semakin membaik. Sekarang tinggal mendorong kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik untuk ditingkatkan lagi,” ujarnya kepada SINDO,kemarin.

Semenjak UN digelar, pihaknya optimistis bisa meningkatkan kelulusan. Selain penilaian yang sudah diubah, juga persiapan di setiap sekolah digenjot. Sementara itu,pengumuman kelulusan siswa yang resmi akan disampaikan hari ini di setiap sekolah,diharapkan berjalan lancar dan tertib, tanpa meluapkan kegembiraan secara berlebihan.

Terkadang pada hari pengumuman, banyak siswa yang tidak bisa mengontrol diri, dengan melakukan konvoi di jalan serta menggelar berbagai kegiatan yang rawan terjadi tindakan kriminalitas. “Wali Kota sudah berulang kali menyampaikan kepada setiap sekolah agar bisa mengendalikan siswanya tidak melakukan konvoi atau arak-arakan di sekolah karena bisa membahayakan keselamatannya sendiri maupun orang lain,” tutur dia. Selain itu, siswa yang berprestasi harus diperhatikan bila mendaftar di SMA atau sederajat. Khusus yang tidak mampu dari segi ekonomi, pemerintah sudah berkomitmen memberikan kemudahan. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Nilainya di bawah rata-rata.
READ MORE ~>> Nilainya di bawah rata-rata

Selasa, 17 Mei 2011

Partai Demokrat membantah keras

Partai Demokrat membantah keras ada ultimatum yang meminta anggota Komisi X yang membidangi olahraga, Angelina Sondakh, dan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin untuk mundur. Demokrat akan mengeluarkan hasil investigasi internal final setelah ada keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang mengeluarkan pernyataan itu tidak benar. Itu orang yang hanya ingin tenar saja," kata anggota tim investigasi internal Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dalam perbincangan dengan media, Rabu 18 Mei 2011.

Ruhut menegaskan, tim investigasi internal masih terus meminta keterangan dari empat orang kader yang namanya disebut-sebut dalam kasus ini. Empat nama yang sudah diminta klarifikasinya yakni Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir, dan Ketua Komisi X Mahyuddin.

Ruhut sendiri enggan menyebut itu sebagai pemeriksaan, melainkan undangan. Dari hasil sementara, tidak ada bukti keterlibatan kader Demokrat dalam kasus dugaan suap Sekretaris Kemenpora.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saja sampai saat ini mengatakan belum ada bukti (keterlibatan politisi Demokrat). Apalagi kami," tegas politisi yang juga pengacara ini.

Terkait banyaknya pertanyaan kapan hasil final investigasi akan dikeluarkan, menurut Ruhut, Demokrat masih menunggu KPK. Bila KPK sudah memiliki bukti keterlibatan politisi Demokrat, partai akan mempublikasikan hasil investigasi.

"Karena, kalau kami sebutkan hasilnya ada atau tidak (keterlibatan), maka itu sedikit banyak bisa mempengaruhi KPK. Jadi kami tunggu KPK," tegas Ruhut. Demikian catatan online Reuni17 yang berjudul Partai Demokrat membantah keras.
READ MORE ~>> Partai Demokrat membantah keras

Sabtu, 14 Mei 2011

pasangan Kalma Katta-Fahmi Massiara

Pendukung incumbent optimistis atas kemenangan yang diraih pasangan Kalma Katta-Fahmi Massiara (KAMI) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Majene. Kemarin, ribuan massa pendukung dan simpatisan pasangan nomor urut 3 itu menggelar konvoi kemenangan di pusat Kota Majene. Luapan kegembiraan massa dan pendukung incumbent tersebut terlihat di sejumlah ruas jalan utama hingga ke ganggang di Kota Majene. Para penggemar Kalma-Fahmi bahkan nekat meneriakkan yel-yel kemenangan di depan posko tim pemenangan kandidat lain.

Hal itu terlihat di depan Posko Arifin Nurdin-Rizal Muchtar (AFDAL) di Lingkungan Lipu dan Posko Muhammad Rizal Sirajuddin- Rusbi Hamid (MARASA) di Lingkungan Tanjung Batu, Labuang, Banggae Timur. Begitu juga di sekitar Posko PemenanganAchmad Syukri Tammalele- Syaharia (AST-SAH) di Lingkungan Saleppa, Banggae. Ketiga posko utama itu berada di kawasan pusat Kota Majene.

Posisi incumbent Majene Kalma Katta-Fahmi Massiara tidak bergeser dari posisi pertama. Partai Golkar bahkan sudah merampungkan pengiriman surat suara dari semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).Hasil rekapitulasi di internal partai pengusung incumbent itu tetap mengunggulkan KAMI sebagai pemenang dengan 39% suara, disusul AFDAL 25%,AST-SAH 19%, dan posisi buncit ditempati pasangan MARASA sebanyak 16% suara.“Semua surat suara sudah kita rampungkan.

Kita tetap berada di atas dan posisi awal tidak bergeser,”ungkap Wakil Ketua DPD II Golkar Majene Idham Muchsin. Data penghitungan suara yang dirilis oleh Desk Pilkada Majene juga tidak jauh berbeda dengan data sebelumnya yang menyebutkan bahwa pasangan nomor urut 3 itu menyapu bersih tujuh kecamatan kecuali Kecamatan Pamboang.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa KAMI memperoleh 33.052 suara (38,82%), AFDAL 21.505 suara (25,26%), lalu AST-SAH 16.562 suara (19,45%), dan MARASA 14.016 suara (16,46%). Sementara itu,KPU Majene yang dikonfirmasi enggan membeberkan datanya karena harus menunggu rekapitulasi kecamatan dan kabupaten. “Kami belum bisa membeberkan data-datanya karena harus menunggu rekap kecamatan dan kabupaten,” ujar anggota KPU Majene Asmanuddin.

Rencananya,KPU akan memulai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada hari ini dan ditarget rampung dalam sehari.“Insya Allah, besok (hari ini) kami akan melakukan rekapitulasi kecamatan setelah itu akan dilanjutkan rekapitulasi kabupaten, ”katanya. Dia berharap,proses rekapitulasi itu dapat berjalan lancar seperti pada saat penghitungan suara, sehingga pemenang pilkada dapat segera ditetapkan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah disusun sebelumnya.

Sementara itu, tiga kandidat lainnya sepakat mengajukan gugatan atas kemenangan incumbent tersebut. “Kami sementara melakukan pengumpulan data-data untuk menjadi bahan yang akan diajukan ke tingkat MK,” ungkap tim hukum ketiga kandidat, Hatta Kainang, kemarin.Demikian catatan online blog Reuni17 yang berjudul pasangan Kalma Katta-Fahmi Massiara.
READ MORE ~>> pasangan Kalma Katta-Fahmi Massiara

Jumat, 11 Maret 2011

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkatkan statusnya menjadi kementerian penanggulangan bencana.

“BNPB harus jadi kementerian karena penanggulangan bencana perlu didukung untuk regulasi tertentu dalam hal bencana, dan baru BNPB yang bertindak secara darurat," ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut ketua komisi yang membidangi persoalan bencana itu, regulasi tentang bencana nasional harus terus diperbaiki karena visi pemerintah hampir tidak menyentuh soal bencana. Kemudian perlu dibuat kelembagaan yang kuat dan kokoh.

"BNPB sendiri baru punya tenaga kerja 200 personel dan mereka juga gabungan dari beberapa lembaga yang ada" tambahnya.

Selama BNPB belum menjadi kementerian pemerintah, lanjut dia, maka lembaga tersebut sulit untuk berkordinasi karena akan merasa minder. "Badan tersebut tidak bisa koordinasi karena minder. Kesulitan di Indonesia adalah koordinasi, sebuah lembaga biasanya sungkan bekerja sama karena dianggap kecil oleh kementrian," tandas Karding.

Karding juga menjelaskan minimnya anggaran bencana juga jadi faktor lambatnya pembenahan proses penanggulangan bencana. “Kita hanya memiliki anggaran Rp4 triliun. Untuk biaya Merapi saja sudah menghabiskan Rp300 miliar, belum lagi Mentawai dan Wasior. Jadi jumlahnya masih terlalu kecil,” ujarnya.

Politisi PKB itu menekankan bahwa kendala BNPB ada dua macam. Yaitu persoalan anggaran dan tidak adanya garis instruksi dengan badan penanggulangan bencana di daerah. “Untuk sekarang saja anggaran Rp150 miliar belum cair. Daerah juga banyak yang belum memiliki badan penanggulangan bencana dan fatalnya BNPB tak punya garis instruktif,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Informasi BNPB Nelis Zuliasri Nelis, BNPB masih butuh banyak perbaikan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dengan cara terus melakukan pelatihan, penambahan sarana, dan prasarana pendukung seperti mobil rescue, motor rescue, instalasi air bersih teknologi informasi dan komunikasi. Demikian catatan online Reuni17 tentang Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding.
READ MORE ~>> Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding

Selasa, 08 Maret 2011

Polda Sulselbar mulai menyusun personel Detasemen Khusus

Polda Sulselbar mulai menyusun personel Detasemen Khusus (Densus) Antianarki bentukan Mabes Polri. Anggota polisi yang direkrut berasal dari Satuan Brigade Mobil (Brimob) dan Samapta yang memiliki kemahiran menembak.

Personel Densus yang dibentuk untuk menangani kerusuhan massa dan demonstrasi anarkistis ini juga dituntut memiliki kemampuan bela diri dan mengendarai motor. “Saat ini sedang disusun personelnya utamanya yang mahir bela diri, menembak, dan mengendarai motor,” ujar pengganti sementara Kabid Humas Polda Sulselbar AKBP Muhammad Siswa kemarin.

Selain memiliki keahlian khusus tersebut, personel Densus bentukan Mabes Polri ini harus memiliki dedikasi,loyalitas, serta kedisiplinan yang teruji. Perwira dua melati ini mengungkapkan, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman telah melakukan pertemuan dengan pimpinan kedua kesatuan tersebut untuk membicarakan pembentukan Densus tersebut di daerah ini. Sejumlahpersonelyangakan terpilih dilatih khusus menghadapi perilaku anarkistis yang sewaktu- waktu dapat terjadi.

“Pak Kapolda sudah membicarakan dengan fungsi terkait, Brimob dan Samapta,”ujar Siswa. Seluruh personel Densus Antianarki akan dilengkapi prosedur standar dan ukuran jelas sebelum mengambil tindakan guna menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Personel tersebut harus memahami prosedur tetap (protap) Kapolri No 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarkistis.

Terkait kapan Densus ini akan resmi dibentuk, Polda masih menunggu arahan Mabes Polri. Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman mengatakan, personel yang akan direkrut ke dalam Densus ini telah memiliki kemampuan tersebut. Namun,masih akan dilatih agar lebih berkualitas.“Sebenarnya sudah punya kemampuan, tapi karena ada pembentukan detasemen baru, jadi dilatih agar lebih berkualitas lagi,” tandas dia. Demikian catatan online Reuni17 tentang Polda Sulselbar mulai menyusun personel Detasemen Khusus.
READ MORE ~>> Polda Sulselbar mulai menyusun personel Detasemen Khusus

Minggu, 20 Februari 2011

Sebagai publik figur

Sebagai publik figur, apalagi orang nomor satu di suatu daerah, bukan pekerjaan yang ringan.Perlu sebuah upaya untuk dapat membagi waktu,khususnya untuk keluarga. Inilah kiat-kiat Bupati Polman Ali Baal Masdar dalam membagi waktunya untuk tugas dan keluarga. “Ya harus pandai-pandai membagi waktu. Kalau tidak tentu akan kacau semua, atau salah satunya pincang.Apalagi istri saya juga bekerja pada sebuah bank, sehingga butuh waktu khusus untuk keluarga,” kata Ali Baal. Karena itu, Bupati Polman ini berusaha membagi waktu yang bisa dihargai oleh masyarakat dan keluarga.

Yakni memanfaatkan jam istirahat semaksimal mungkin.Ali Baal mengatakan, setiap pukul 12.00 Wita sampai 14.00 Wita,waktu untuk keluarga. Dan jika tidak ada acara khusus yang mendesak, setelah salat Isya,waktu sepenuhnya untuk keluarga. Meski sibuk, namun perkembangan kedua buah hatinya selalu mendapat perhatian.Ali Baal tidak ragu-ragu meminta gurunya untuk menegur jika anaknya melakukan kesalahan. “Anak-anak saya kan juga anggota masyarakat.

Jangan karena anak bupati, sehingga ada pengecualian. Saya juga selalu menanyakan pada teman-teman tentang anak dan istri,jika saya sedang bertugas ke luar kota.Dan kalau pulang ke rumah, selalu bawa bacaan untuk istri dan anak-anak,” ujarnya. Ali Baal memang dikenal kutu buku. Dia senang membaca buku soal spiritual dan kepemimpinan. Keluarga mendapat tempat tersendiri bagi Ali Baal. Terlebih soal anak. Membangun keluarga, seperti membangun daerah.Terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya, berdasarkan nilai agama dan budaya. Demikian catatan online Reuni17 tentang Sebagai publik figur.
READ MORE ~>> Sebagai publik figur

Sabtu, 22 Januari 2011

Mengungkapkan kebenaran dan kejujuran

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) mengungkapkan kebenaran dan kejujuran yang sesuai dengan fakta dan data. Satgas diharapkan bekerja secara profesional dan proporsional.

Menurut Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, pesan Presiden Yudhoyono itu disampaikan saat Satgas dipanggil ke rumah pribadinya di Puri Indah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/1/2011) petang.

"Selain itu, Presiden Yudhoyono juga berpesan agar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebab, Satgas sendiri sebenarnya hanya membantu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain agar pemberantasan korupsi berjalan efektif," ujar Julian kepada Kompas seraya menegaskan bahwa Presiden tetap memercayai Satgas.

Dalam pertemuan itu, menurut Julian, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Dharmono beserta lima anggota Satgas. Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto berhalangan hadir karena masih berada di Amerika Serikat.

Adapun Presiden Yudhoyono didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrie Arief.

Menurut Julian, apa yang disampaikan Satgas kepada Presiden hampir sama dengan apa yang dijelaskan kepada pers saat memberikan klarifikasi terhadap tuduhan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan yang telah divonis tujuh tahun penjara.

"Mereka juga melaporkan bahwa mereka sudah memverifikasi tuduhan Gayus yang tidak benar itu," kata Julian.
READ MORE ~>> Mengungkapkan kebenaran dan kejujuran

Kamis, 13 Januari 2011

Pihak berwenang di Romania

Pihak berwenang di Romania mengatakan bahwa puluhan burung jalak mati karena keracunan alkohol, bukan karena flu burung sebagaimana yang dikhawatirkan.

Romeu Lazar, direktur eksekutif departemen kesehatan hewan di pelabuhan Constanta di Laut Hitam, Rabu (12/1/2011), mengatakan, penyelidikan terhadap jasad burung-burung itu mengungkapkan, binatang-binatang itu memakan residu anggur yang difermentasi dan tubuh mereka tidak sanggup menangani alkohol yang terkandung dalam residu tersebut.

Dia mengatakan, sebagaimana dilansir Telegraph, burung-burung itu tidak punya flu burung. Virus flu burung pernah melanda daerah itu beberapa tahun lalu.

Penduduk Constanta menemukan puluhan unggas yang mati di pinggiran kota itu pekan lalu. Laporan itu datang bersamaan dengan laporan lain di belahan bumi yang juga mengabarkan kematian massal burung. Kematian burung yang lebih besar dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Swedia.

Para ilmuwan mengatakan, kematian massal satwa liar terjadi secara teratur, dan biasanya tidak saling terkait dan tidak dilaporkan. Demikian catatan online Reuni17 tentang Pihak berwenang di Romania.
READ MORE ~>> Pihak berwenang di Romania

Rabu, 05 Januari 2011

volume cabai

Harga cabai di Surabaya semakin pedas,menembus angka Rp90.000/kilogram (kg). Para pedagang mengurangi volume cabai yang dikulak dari distributor lantaran tidak mau rugi karena rusaknya dagangan yang tidak laku. Pantauan harian SINDO di beberapa pasar di Surabaya menyebutkan, harga cabai bervariatif dan harga tertinggi Rp90.000/kg.“Satu pekan kemarin harga cabai rawit per kilogramnya Rp70.000.

Setelah itu naik menjadi Rp80.000, kemudian Rp90.000 tiap kilogramnya,” aku Hanifah, salah seorang pedagang di Pasar Genteng kemarin. Menurut dia, anomali cuaca yang berujung seringnya turun hujan ditambah erupsi Gunung Bromo menjadi pemicu naiknya harga cabai.Banyak tanaman cabai yang rusak terkena hujan serta abu vulkanis Bromo, utamanya di wilayah Probolinggo,Pasuruan,Lumajang, dan sekitarnya. “Sekarang dalam sehari paling banter hanya beli 1 kg cabai rawit. Ini untuk diecer. Sebelum naik biasanya beli 2 kg.

Meskipun harga naik,orang yang beli tetap ada,bukannya malah sepi,”akunya. Namun untuk harga cabai lain, masih cukup terjangkau.Cabai merah besar Rp40.000/kg dan cabai hijau Rp20.000/kg. Katanya karena Gunung Bromo, harga-harga (sayur-mayur dan sejenisnya) jadi naik,”sebut Jamilah. Zuhroh, pedagang di Pasar Soponjono,Kecamatan Rungkut, kemarin juga mengakui semakin mahalnya harga cabai rawit. ”Di sini (Pasar Soponjono juga Rp90.000. Harga jual cenderung sama karena harga dari pemasok (distributor) biasanya sama. Untung yang diambil pedagang juga tidak banyak, hanya selisih beberapa ribu dari kulakan,”tukasnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Fattah Jasin mengakui bahwa anomali cuaca menjadi faktor utama penentu harga cabai berikut komoditas pertanian atau hortikultura lainnya.

”Tim kami yang bertugas memantau hargaharga di lapangan (pasar) menghasilkan laporan demikian,”papar mantan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Pemprov Jatim ini. Hal yang bisa dilakukan Disperindag terkait meroketnya harga cabai, yakni mengimbau petani hortikultura memperhatikan musim sebelum memulai atau menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Demikian catatan online Reuni17 tentang volume cabai.
READ MORE ~>> volume cabai
 
 
Copyright © 2015 Reuni17 All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho