Senin, 27 Desember 2010

PT Perusahaan Listrik Negara

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapat kucuran kredit dari empat bank nasional untuk mendanai program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 megawatt (MW) atau Fast Track Program tahap I. Empat bank, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbki (BNI), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberi pinjaman valas senilai Rp1,06 triliun.

"Pinjaman itu digunakan untuk proyek transmisi milik PLN berupa Gardu Induk Gas Insulated Switchgear & Under Ground Cable di Pulau Jawa," kata Manajer Humas PLN, Bambang Dwiyanto, di Jakarta, Senin, 27 Desember 2010.

Menurut Bambang, dengan ditandatanganinya kredit porsi valas ini, seluruh komitmen pendanaan untuk proyek transmisi terkait Fast Track Program telah diperoleh PLN. Sebelumnya, pada Desember 2009, telah ditandatangani pendanaan porsi rupiah untuk proyek transmisi tersebut antara PLN dan BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA.

"Pinjaman tersebut bertenor 10 tahun dengan grace period selama tiga tahun," kata Bambang.

Pinjaman ini memacu PLN pada penyelesaian konstruksi proyek pembangkit dan transmisi Fast Track Program 10.000 MW, sehingga dapat beroperasi sesuai target yang diharapkan. Dalam waktu dekat, PLN juga akan menandatangani dua perjanjian kredit lainnya untuk tiga proyek PLTU sebagai penutup dari serangkaian perjanjian kredit perbankan yang dilakukan PLN dalam mendukung pendanaan proyek 10.000 MW itu.

Seperti diketahui, PLN membangun 36 pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, 10 di Pulau Jawa dan 26 di luar Pulau Jawa, serta proyek transmisinya termasuk dalam Fast Track Program tahap I. Demikian catatan online Reuni17 tentang PT Perusahaan Listrik Negara.
READ MORE ~>> PT Perusahaan Listrik Negara

Rabu, 15 Desember 2010

Pencemaran Nama Baik

Ketua tim investigasi kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi, Refly Harun mengaku siap apabila dirinya dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan Pencemaran Nama Baik. Ia pun siap dikonfrontasi dengan pihak-pihak yang merasa dituduh terlibat dalam kasus dugaan suap di MK.

"Silakan saja, tunggu saja hasil dari KPK, saya siap diperiksa dan bahkan dikonfrontir dengan saksi-saksi yang ada. Bagi saya, tidak ada kesulitan ataupun ketakutan," ujar Refly, Rabu (15/12/2010), setelah melakukan pertemuan bersama antara tim investigasi dan unsur pimpinan KPK, di kantor KPK, Jakarta.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang disebut-sebut terlibat dalam kasus suap perkara pemenangan Pilkada Bupati Simalungun, Akil Mochtar, mengancam akan melaporkan Refly apabila tidak berhasil membuktikan keterlibatannya. Bupati Simalungun JR Saragih bahkan sudah lebih dulu melayangkan laporannya ke Bareskrim Polri karena merasa difitnah Refly.

Menanggapi berbagai kecaman kepada Refly yang menjadi ketua tim investigasi sekaligus pengungkap aib (whistle blower) pertama kali dugaan suap di MK, anggota tim investigasi Adnan Buyung Nasution merasa kecaman itu tidak adil bagi Refly. Pasalnya, yang dihimpun adalah hasil kerja tim, bukan Refly seorang.

"Kalau dari hasil KPK bahwa ini semua bohong, kami siap tanggung jawab, bukan Refly saja. Apalagi kalau ada yang bilang (temuan) itu fitnah, kami semua siap bertanggung jawab. Jangan ditimpakan kepada Refly saja. Ini tidak fair," ungkap Buyung.

Adapun tim berhasil menemukan, pada 24 September lalu, majelis hakim MK memenangkan pasangan JR Saragih dan Nuriaty Damanik sehingga menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.Namun, ternyata ada dugaan suap ke hakim MK dalam kemenangan tersebut. Diketahui, saat itu Refly yang menjadi kuasa hukum Saragih sempat meminta success fee. Ketika itu Bupati meminta diskon karena ada sekitar Rp 1 miliar akan diserahkan ke hakim MK. Demikian catatan online Reuni17 tentang Pencemaran Nama Baik.
READ MORE ~>> Pencemaran Nama Baik

Minggu, 05 Desember 2010

BJ Habibie

Mantan Presiden RI ke-3 BJ Habibie mengaku, saat ia dirayu Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, ia sempat mengira partai terbesar di Indonesia, Golkar, sama dengan gokart.

Pasalnya, saat itu, ia berusia 37 tahun dan buta dengan politik nasional. "Maaf, ya, Pak Ical (Ketua Umum DPP Partai Golkar). Waktu itu, Golkar saya kira gokart," ucap Habibie saat mengawali pidatonya di acara pembukaan Muktamar ke-7 dan Milad ke-20 ICMI yang dihadiri Wakil Presiden Boediono di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/12/2010) siang.

Namun, menurut Habibie, ternyata belakangan ia malah menjadi salah satu tokoh di Partai Golkar pada waktu itu. "Saya boleh cerita itu, ya," tambah Habibie lagi seraya becerita saat-saat awal ketika ia diminta kembali ke Indonesia oleh Presiden Soeharto.

Menurut dia, sejak tahun 1974, ia sudah diminta kembali ke Jakarta. Tokoh yang ditugaskan Presiden Soeharto memulangkan dirinya adalah almarhum DR Ibnu Sutowo, tokoh Pertamina waktu itu. Demikian catatan online Reuni17 tentang BJ Habibie.
READ MORE ~>> BJ Habibie

Kamis, 02 Desember 2010

Bahasyim Assifie dan dua putrinya

Sri Purwanti, istri terdakwa Bahasyim Assifie dan dua putrinya yakni Winda Arum Hapsari dan Riandini dipastikan tidak akan bersaksi disidang. Pasalnya, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan ketiganya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, Kamis (2/12/2010).

Keputusan itu disampaikan Didik Setyo Handono, ketua majelis hakim, setelah tim pengacara Bahasyim menyampaikan surat permohonan pengunduran diri yang dibuat oleh ketiganya. Alasannya, mereka masih memiliki hubungan darah dengan terdakwa sesuai Pasal 168 KUHAP.

Dengan keputusan itu, JPU tidak akan memanggil lagi ketiganya. Seperti diberitakan, JPU sudah empat kali memanggil ketiganya termasuk untuk bersaksi hari ini. Pada sidang selanjutnya, JPU akan menghadirkan tiga ahli dan satu saksi tambahan dari pihak Bank BNI.

Rudy Pailang, salah satu JPU, ketika dimintai tanggapan mengatakan, pihaknya tidak dapat menolak keputusan majelis. "Itu terserah hakim," kata dia seusai sidang.

Rudy menolak berkomentar ketika ditanya apakah penghapusan ketiga anggota keluarga Bahasyim itu dalam daftar saksi akan mempengaruhi pembuktiaan dakwaan. "Anda minta pendapat. Saya tidak bisa berkomentar," katanya.

Seperti diberitakan, Bahasyim didakwa melakukan korupsi senilai Rp 1 miliar saat menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh tahun 2005. Dakwaan lain yakni melakukan pencucian uang senilai Rp 64 miliar. Uang itu tersimpan di rekening istri dan dua putrinnya.
READ MORE ~>> Bahasyim Assifie dan dua putrinya
 
 
Copyright © 2015 Reuni17 All Rights Reserved
Hari Agustomo Nugroho